Angka Melek Huruf di Banten Nyaris 100 Persen, IMH Kasih Paham: Belum Jawab Masalah Putus Sekolah dan Ketimpangan Sarana Pendidikan

SERANG– Pemerintah Provinsi Banten membanggakan capaian Angka Melek Huruf (AMH) generasi muda yang tembus 99,95% dalam Rilis 481/591-RLS.ADPIM/V/2026.

Secara statistik, hampir seluruh anak muda Banten sudah bisa baca-tulis. Tapi sejumlah pihak menilai angka itu belum cukup jadi tolok ukur keberhasilan pendidikan di Banten.

Ketua Institut Mahasiswa untuk Desa (IMD) Indonesia Abroh Nurul Fikri menyebut AMH hanya indikator dasar, belum sepenuhnya menyentuh permasalahan, angka putus sekolah dan ketimpangan sarana-prasarana serta infrastruktur pendidikan misalnya.

“Angka melek huruf mengukur kemampuan baca-tulis sederhana. Ini sudah jadi standar minimal yang hampir dicapai seluruh daerah di Indonesia,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).

Abroh memberi contoh Papua. Meski bertahun-tahun punya keterbatasan geografis dan guru, AMH generasi mudanya tetap 99,72%. Selisih dengan Banten cuma 0,23 poin.

“Fakta ini menunjukkan indikator melek huruf tidak lagi memadai jadi ukuran utama keberhasilan pendidikan daerah pada 2026,” katanya.

Ia menilai Pemprov lebih menonjolkan indikator aman ketimbang mengangkat persoalan yang sedang ramai: daya tampung SMA negeri, pelaksanaan SPMB, angka putus sekolah, dan akses pendidikan menengah.

Kondisi ini dalam kajian komunikasi disebut issue diversion mengalihkan perhatian ke isu yang aman demi citra.

“Pilihan indikator ini berpotensi mengalihkan perhatian publik dari persoalan pendidikan yang lebih substantif,” tegasnya.

Menurut Abroh, rilis BPS belum menyajikan data yang lebih relevan: angka putus sekolah SMA/SMK, angka anak tidak sekolah, angka partisipasi murni pendidikan menengah, capaian literasi-numerasi, rata-rata lama sekolah, hingga daya serap lulusan ke kuliah atau kerja.

“Daerah bisa AMH 100%, tapi tetap punya masalah serius: kualitas pembelajaran rendah, putus sekolah tinggi, atau akses timpang,” jelasnya.

Ia juga menyorot akuntabilitas komunikasi publik. Rilis hanya ditandatangani Kepala Biro Administrasi Pimpinan, tanpa keterangan Kepala Dinas Pendidikan.

“Transparansi tidak cukup buka angka. Pejabat teknis harus hadir jelaskan metodologi, tantangan, dan evaluasi kebijakan,” katanya.

Data Pemprov justru membongkar PR baru. 84,38% pelajar Banten sudah pakai internet, tapi hanya 20,11% yang punya akses laptop/komputer.

“Ketika pendidikan bergerak ke literasi digital dan AI, rendahnya akses komputer jadi persoalan yang harus segera diatasi,” ujar Abroh.

Selain itu, data rata-rata provinsi dinilai menutupi ketimpangan. Banten punya Tangerang Raya yang fasilitasnya jauh di atas Lebak-Pandeglang.

Tanpa data per wilayah, publik sulit tahu apakah kemajuan pendidikan merata atau hanya terkonsentrasi di perkotaan.

Abroh tetap mengapresiasi capaian 99,95% sebagai kabar baik. Tapi ia menekankan, tantangan abad 21 sudah melampaui baca-tulis. Evaluasi ke depan harus fokus ke kualitas pembelajaran, tekan angka putus sekolah, pemerataan layanan, literasi digital, dan kesiapan kerja.

“Kritik kami bukan pada validitas angka melek huruf. Tapi pada pemilihan indikator yang kurang relevan dengan persoalan pendidikan aktual, plus minimnya penjelasan soal tantangan yang jadi perhatian masyarakat,” pungkasnya.***