BGN Wajibkan SPPG Layani 300 Penerima Manfaat 3B, Najib Hamas: Fokus Tekan Stunting di Kabupaten Serang

SERANG – Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas mengungkapkan adanya kebijakan baru dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melayani sedikitnya 300 penerima manfaat dari kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2026 yang diterbitkan Bidang Pemantauan dan Pengawasan (Tawas) BGN.

Menurut Najib, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk menjadikan Program MBG sebagai instrumen strategis dalam percepatan penurunan angka stunting di Indonesia.

“Ke depan, Program Makan Bergizi Gratis secara spesifik akan menjadi target penting untuk menurunkan stunting. Karena itu seluruh SPPG wajib melayani minimal 300 penerima manfaat dari kelompok 3B,” kata Najib kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).

Ia menjelaskan, setiap kepala SPPG yang belum melayani kelompok 3B diminta segera berkoordinasi dengan koordinator kecamatan (Korcam), pemerintah desa, posyandu, serta pihak terkait lainnya untuk melakukan pendataan dan pelayanan. Kebijakan tersebut mulai berlaku efektif pada 2 Juni 2026.

Najib menegaskan, BGN akan melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. SPPG yang tidak memenuhi ketentuan layanan minimal 300 penerima manfaat 3B akan mendapatkan peringatan tertulis yang menjadi bagian dari penilaian kinerja operasional.

“Bahkan jika mitra atau yayasan pengelola tidak memiliki komitmen menjalankan layanan 3B, ada potensi dikenakan suspend mayor berupa pencabutan insentif sewa dapur,” tegasnya.

Selain layanan penerima manfaat, Najib mengungkapkan saat ini BGN juga memberikan perhatian serius terhadap sistem pengolahan limbah atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di dapur MBG.

Sebelumnya terdapat enam dapur MBG di Kabupaten Serang yang sempat disuspend.

Saat ini tersisa dua dapur yang masih menjalani suspend, yakni di Kecamatan Pabuaran dan Kecamatan Mancak karena masih melakukan perbaikan sarana IPAL.

Namun hasil pengawasan terbaru dari tim pusat menunjukkan adanya potensi penambahan dapur yang disuspend akibat pengelolaan limbah yang belum memenuhi standar.

“Kami mengimbau seluruh mitra dan yayasan pengelola agar serius membenahi sarana IPAL. Ini menjadi salah satu fokus utama pengawasan BGN saat ini,” ujarnya.

Najib juga menyoroti kewajiban kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur MBG. Dari sekitar 205 hingga 210 dapur yang sudah beroperasi di Kabupaten Serang, baru sekitar 50 persen yang telah mengantongi sertifikat tersebut.

Sementara sisanya masih menjalani proses pengujian laboratorium dan verifikasi dari instansi terkait.

“Targetnya seluruh dapur harus memenuhi standar sertifikasi yang ditetapkan agar pelayanan makanan bergizi tetap aman dan berkualitas,” katanya.

Meski jumlah dapur MBG di Kabupaten Serang terus bertambah, Najib mengakui distribusinya masih belum merata. Sejumlah wilayah seperti Pulau Panjang, Pulau Tunda, dan Kecamatan Cinangka bagian tertentu masih belum terlayani secara optimal.

Menurutnya, kondisi geografis dan tingginya biaya distribusi menjadi salah satu pertimbangan investor dalam membangun dapur MBG di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

Saat ini diperkirakan masih terdapat sekitar 140 ribu calon penerima manfaat yang belum mendapatkan layanan MBG, baik dari kalangan pelajar, kelompok 3B, maupun santri di pondok pesantren.

“Kami terus melakukan pemetaan dan mendorong optimalisasi layanan agar seluruh penerima manfaat bisa terlayani. Harapannya target tersebut dapat tercapai sebelum 8 Oktober mendatang,” ungkap Najib.

Selain mendukung peningkatan gizi masyarakat, Najib menilai Program Makan Bergizi Gratis mulai memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal.

Setiap dapur MBG rata-rata menyerap 47 tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Selain itu, kebutuhan bahan pangan untuk program tersebut juga meningkatkan permintaan terhadap produk pertanian dan usaha mikro lokal.

“Sekarang cukup sulit mencari beberapa bahan seperti sayuran, tahu, tempe, bahkan minyak goreng karena banyak diserap oleh dapur MBG. Ini menunjukkan ekonomi kerakyatan mulai bergerak,” ujarnya.

Karena itu, Pemkab Serang mendorong dinas terkait untuk melakukan pembinaan kepada petani dan pelaku usaha pangan agar mampu memenuhi kebutuhan MBG tanpa mengganggu pasokan untuk masyarakat umum.

“Program MBG harus berjalan dengan baik sekaligus menjadi penggerak ekonomi masyarakat,” tandasnya.***