SERANG– Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meningkatkan peran pengawasan.
Permintaan itu disampaikannya saat menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Banten di Pendopo Gubernur, Senin (21/9/2026).
Dimyati berharap pengawasan yang dilakukan BPKP tidak hanya menyasar program kementerian dan lembaga pusat yang ada di Banten, tetapi juga di internal Pemprov Banten sendiri.
“Saya minta BPKP mengawasi secara ketat. Jangan sampai ada pejabat di lingkungan Pemprov Banten yang terjaring OTT,” ujar Dimyati.
Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara komprehensif mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi.
Dengan sistem pengendalian yang baik, kualitas pembangunan bisa terjaga dan tidak ada lagi proyek yang rusak atau mangkrak.
“Yang kita cari adalah value for money. Uang rakyat harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucapnya.
Dimyati juga menyebut peran BPKP sangat krusial karena hasil pengawasannya kerap menjadi rujukan aparat penegak hukum, termasuk KPK, dalam menilai tata kelola pemerintahan daerah.
Sementara Kepala Perwakilan BPKP Banten yang baru dikukuhkan, Buyung Wiromo Samudro, menyatakan siap menjalankan arahan tersebut.
Ia akan melanjutkan program pengawasan yang sudah dirintis pejabat sebelumnya.
“Kami akan fokus pada pendampingan. Kami tidak menggantikan peran Inspektorat, tapi membantu agar tata kelola berjalan sesuai koridor,” kata Buyung.
Buyung menekankan pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008. Menurutnya, lemahnya SPIP menjadi salah satu penyebab banyaknya kasus OTT di sejumlah daerah.
“SPIP sering dianggap formalitas. Padahal ini harus dibangun oleh kepala daerah untuk menciptakan budaya antikorupsi. Pimpinan harus memberi contoh yang baik,” katanya.
Selain penguatan SPIP, BPKP juga akan mengevaluasi regulasi daerah yang belum lengkap atau sudah tidak relevan agar segera diperbaiki.***