CILEGON – Wali Kota Cilegon, Robinsar, melakukan kunjungan kerja dan koordinasi ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI pada Rabu (4/11/2026).
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sinergi antara Pemkot Cilegon dan pemerintah pusat, khususnya dalam optimalisasi anggaran serta penguatan pengelolaan keuangan daerah.
Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota didampingi jajaran pejabat Pemkot Cilegon dan diterima langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni.
Robinsar menjelaskan, terdapat dua agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Pertama, harapan Pemkot Cilegon agar skema bantuan anggaran dari pemerintah pusat seperti Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dapat disalurkan secara lebih optimal.
“Kedatangan kami ke Kemendagri membawa harapan agar bantuan pusat untuk Kota Cilegon bisa lebih dimaksimalkan, baik dana transfer maupun dana bagi hasil. Dukungan ini sangat krusial untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah demi menunjang program pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Robinsar.
Kedua, pembahasan berfokus pada penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen strategis dalam memacu pertumbuhan ekonomi lokal dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Robinsar menegaskan, tata kelola BUMD memerlukan perhatian serius, terutama terkait aspek profesionalisme manajemen dan optimalisasi potensi bisnis agar berdampak nyata bagi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, memberikan arahan mengenai pentingnya tata kelola BUMD yang sehat dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Pak Dirjen menekankan bahwa BUMD harus dikelola dengan menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dan memiliki business plan yang matang. BUMD tidak boleh sekadar berdiri sebagai entitas usaha, tetapi harus benar-benar mampu berkontribusi bagi perekonomian dan kas daerah,” terang Robinsar.
Selain itu, Agus Fatoni juga mendorong agar jajaran Pemkot Cilegon lebih aktif berkoordinasi dan mempererat silaturahmi dengan kementerian teknis di pusat.
“Ke depan, bukan hanya Wali Kota yang berdiskusi ke kementerian, tetapi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga harus jemput bola. OPD perlu aktif berkoordinasi dengan kementerian terkait sesuai kebutuhan pembangunan di Kota Cilegon,” tambah Robinsar.
Melalui koordinasi intensif ini, Robinsar berharap sinergi antara Pemkot Cilegon dan pemerintah pusat kian kokoh, baik dalam memperjuangkan dukungan fiskal daerah maupun mewujudkan BUMD yang profesional dan produktif.***
