Dahnil Anzar Sebut Kesenjangan Banten Utara-Selatan Tajam, Perlu Kebijakan Berbeda oleh Pemerintah
SERANG – Pendiri Matahari Pagi Indonesia (MPI), Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut Provinsi Banten memiliki anatomi ekonomi yang unik dan menantang.
Menurutnya, kesenjangan antara Banten Utara dan Banten Selatan sangat tajam. Karena itu pemerintah provinsi perlu menerapkan treatment atau kebijakan pembangunan yang berbeda di dua wilayah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Dahnil dalam sambutannya menghadiri kegiatan di Kota Serang, Sabtu (8/8/2026).
Adapun Banten Selatan merupakan wilayah Banten yang menghadap langsung Samudra Hindia.
Karakter daerahnya lebih rural, pegunungan, dan memiliki garis pantai yang panjang.
“Ini yang sering saya sorot. Karena kemiskinan tinggi ditambah infrastruktur yang belum merata,” ujarnya.
Wilayah Banten Selatan meliputi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.
Beberapa daerah di sana masih sulit diakses karena kondisi jalan dan fasilitas publik yang terbatas.
Meski tertinggal dari sisi infrastruktur, Banten Selatan memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata alam seperti Baduy, Ujung Kulon, Tanjung Lesung, hingga Tahura Pandeglang.
Berbeda dengan selatan, Banten Utara berbatasan langsung dengan Jakarta dan Laut Jawa. Wilayah ini dikenal sebagai kawasan urban, industri, dan pusat ekonomi Banten.
“Banten Utara itu penyumbang PAD terbesar untuk provinsi,” kata Dahnil.
Wilayah yang termasuk Banten Utara adalah Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kabupaten dan Kota Serang.
Ciri umumnya adalah industri, perdagangan, dan jasa.
Namun di balik gemerlap industri, Dahnil menyoroti persoalan lain.
Menurutnya, Banten Utara, masalahnya adalah tata kota, tapi jangan lupa di Banten Utara, justru masalahnya juga salah satunya pengangguran.
“Banten Selatan justru kemiskinannya tinggi, tapi penganggurannya rendah. Banten Utara, yang penganggurannya tinggi, namun kemiskinannya relatif lebih rendah dibandingkan dengan Banten Selatan,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Banten Selatan lebih banyak bekerja di sektor informal seperti bertani dan nelayan.
Sementara di Banten Utara, banyak lulusan sekolah dan perguruan tinggi yang belum terserap industri.
Dari kondisi itu, Dahnil menilai arah kebijakan pembangunan di Banten tidak bisa disamaratakan.
Ia mengusulkan adanya pemerataan anggaran yang lebih berpihak ke selatan.
“PAD terbesar ada di Banten Utara. Sementara kemiskinan dan kebutuhan infrastruktur terbesar ada di Banten Selatan. Maka seharusnya, belanja harus lebih besar di Banten Selatan,” ujarnya.
“Sumber belanja yang besar, harusnya ke Banten Selatan. Jadi tantangannya luar biasa,” kata Dahnil.
Ia berharap Gubernur Banten Andra Soni saat ini bisa mengambil langkah berani untuk menjembatani kesenjangan itu. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi di utara bisa berdampak juga ke selatan. (*/Ajo)
