SERANG – Desakan untuk mengganti Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten semakin menguat. Demikian terungkap dalam diskusi publik yang digelar Komunitas Soedirman 30, di UIN SMH Banten, Kota Serang, pada Senin, (23/1/2023).
Turut hadir Akademisi Banten, Ikhsan Ahmad dan Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB), Uday Suhada sebagai narasumber diskusi publik tersebut.
Kedua narasumber mengurai kepemimpinan Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten. Mulai dari birokrasi hingga implikasi yang dirasakan masyarakat Banten saat dipimpin Al Muktabar.
Koordinator KMSB, Uday Suhada mengatakan, ada sejumlah persoalan yang terjadi di masa kepemimpinan Pj Gubernur Al Muktabar. Bahkan dia menyebut ada persoalan fatal yang belum bisa diselesaikan Al Muktabar.
“Yang lebih fatal, sekarang faktanya, para pejabat dan ASN di lingkungan Pemprov Banten mengalami keresahaan, sejumlah pejabat Eselon II di-Pltkan, itu situasi yang tidak baik,” ujarnya.
“Sudah meresahkan bagi ASN Pemprov Banten, saya kira Kemendagri segera mengambil langkah strategis, agar kegaduhan tidak mengganggu sejumlah pihak,” imbuhnya.
Direktur Eksekutif ALIPP ini juga menyoroti terkait pernyataan Al Muktabar yang mengaku terbuka terhadap kritik. Namun kata dia, ada sejumlah pihak yang dilaporkan kepada APH di masa kepemimpinannya.
“Saya sendiri terus menyampaikan persoalan ini ke Kemendagri, sukur-sukur sampai ke Presiden, bahwa Al harus diganti, bahwa Al selama ini one man show,” katanya.
Senada dengan Uday, Akademisi Banten, Ikhsan Ahmad menjelaskan, bahwa mesti ada evalsuasi kritis yang disampaikan masyarakat. Sebab kata dia, masyarakat yang tau pasti kelebihan dan kekurangannya.
“Mudah-mudahan Kementerian bisa objektif, presisi dan mempelajari banyak hal tentang kepemimpinan Pj Gubernur menjelang satu tahunnya,” katanya.
Lebih lanjut Ikhsan mengungkapkan, kondisi saat ini eksekutif dan legislatif terlihat jalan masing-masing.
“Saya lihat legislatif disibukkan pada proses persiapan di tahun politik, sementara eksekutif juga sibuk dengan persoalan-persoalan yang belum selesai. Mulai dari proses birokrasi, SOTK, kepemimpinan dari mulai gaya dan sebagainya, dan berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan,” ungkapnya.
Terlebih menurutnya, masih banyak persoalan yang belum dituntaskan, mulai dari tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, serta juga masih terjadinya ketimpangan.
Mestinya kata Ikhsan, Al Muktabar mampu memainkan perannya yang berpihak terhadap kepentingan masyarakat, dan tidak bermain pada persoalan-persoapan birokrasi.
“Sekarang saya menilai terjadi kegaduhan, dari pada menyelesaikan persoalan masyarakat secara konkrit,” tegasnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar usai dievaluasi Kemendagri pada Sabtu, (21/1/2023) kemarin, mengaku terus ingin meluruskan niatnya untuk membangun Banten.
“Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan melindungi kita semua,” ucapnya. (*/Faqih)
