Dewan Banten Minta Gubernur Evaluasi Dinas Terkait Naiknya Angka Kemiskinan

Sankyu

SERANG – Ketua Komisi V DPRD Banten, M. Nizar kembali mendorong Pemprov Banten untuk tegas mengambil langkah-langkah progres atas situasi daerah yang makin memprihatinkan. Paslanya, akhir-akhir ini BPS Banten telah merilis angka kemiskinan di Banten.

Hasilnya, angka kemiskinan di Banten kembali naik. Demikian juga dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten yang belakangan ini menjadi perhatian, lantaran menempati posisi pertama se Indonesia.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret 2020, angka kemiskinan di Banten naik menjadi sebesar 5,92 persen, atau dari 12,6 juta penduduk di Banten, sebanyak 641.420 warga tergolong hidup di bawah garis kemiskinan.

Baca juga: Angka Kemiskinan Naik, Pemprov Banten Sebut Akibat Covid-19

“Sebelum pandemi Covid itu terjadi kita mendapat rangking pertama terkait dengan tingkat pengangguran yaitu 8,01 persen. Itu dalam kondisi Covid banyak pengangguran, banyak PHK akibat industri yang tidak mampu membayar gaji, akibat banyak perhotelan yang tutup, banyak tempat-tempat pekerjaan yang tutup karena Covid” ujar Nizar saat dikonfirmasi, Kamis, (16/7/2020).

Sekda ramadhan

Kondisi demikian kata Nizar, bukan tanpa penyebab, melainkan banyak hal yang meski dilakukan kendati di masa pandemi Covid-19.

“Ini terlihat sekali bagaimana Ketidakmampuan Dinas tanaga kerja untuk mengantisipasi semua persoalan-persoalan ke depan,” tegas Nizar.

“Untuk itu kami melihat Disnaker tidak mampu melakukan sesuatu untuk perbaikan ke arah menekan angka pengangguran, dan lonjakan angka pengangguran cukup besar,” sambungnya.

Baca juga: Angka Kemiskinan di Banten Naik Menjadi 5,92 Persen

Kemudian pihaknya meminta Gubernur Banten untuk terus mengevaluasi jajaran dinas di lingkungan Pemprov Banten, guna mencapai target dalam rangka produktifitas kerja. (*/JL)

Honda