Dewan Nilai Pendidikan di Banten Perlu Langkah Kreatif

SERANG – Anggota DPRD Provinsi Banten, Fitron Nur Ikhsan mengungkapkan, perlu adanya langkah-langkah kreatif di tengah keterbatasan, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Banten.

Ia menyadari, di masa pandemi Covid-19 ini beban belanja di semua sektor mengalami efisiensi, namun demikian kata dia, tidak ada alasan untuk tidak mewujudkan kreatifitas. Sehingga pendidikan harus tetap berkualitas.

Menurut Fitron, ada banyak potensi yang harus mengalami pergeseran, seperti halnya perihal kualitas properti untuk praktek anak-anak SMK Jurusan Otomitif.

Dikatakannya, jika Pemprov Banten sebenaranya memiliki banyak kendaraan roda empat yang sudah tidak layak operasi atau yang kini sudah mengalami pembaruan. Hal ini kata dia, bisa dimanfaatkan untuk praktek anak-anak SMK.

“Di DPRD saja dulu ada kendaraan dinas anggota yang kini sudah pindah tangan karena tak ada lagi ketentuan yang membolehkan anggota DPRD menggunakan mobil dinas, kecuali pimpinan. Akan sangat berharga mana kala mobil mobil itu di hibahkan ke SMK baik negeri ataupun swasta,” ujarnya, Minggu (1/7/2021).

Sekretaris Komisi V DPRD Banten ini juga menyebut, kondisi banyaknya SMK Jurusan Otomotif yang memiliki kendaraan untuk praktek itu jauh dari kata update.

“Kendaraan praktek masih manual. Bahkan ada yang hanya memiliki satu unit. Mobil mobil yang masih menjadi aset provinsi itu banyak yang matic. Itu akan sangat berguna,” jelasnya.

“Meski siswa belajar dan manual dulu namun akan lebih baik mereka juga memiliki mobil praktek yang lebih canggih sesuai dengan kebutuhan pengetahuan terkini. Semakin ditambah unitnya semakin baik,” sambungnya.

Menurut hemat Politisi Partai Golkar ini, bahwa mobil-mobil yang sudah pindah tangan dan sudah tidak lagi sesuai peruntukkan jabatan itu lebih baik diinventarisir, lalu dihibahkan ke SMK.

“Ke depannya akan mengurangi beban biaya perawatan kita. Gak usah dilelang nilai gunanya akan lebih baik jika dihibahkan saja. Dan jenis kendaraan seperti itu bukan hanya di DPRD tapi ada juga di OPD-OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” katanya.

Dengan begitu lanjut dia, Pemprov Banten dapat memetakan kendaraan mana saja yang masih lebih produktif digunakan untuk operasional di OPD dan selebihnya di hibahkan ke SMK.

“Kasihan SMK SMK yang membutuhkan. Agar mereka bisa meningkatkan kompetensi dengan alat praktik yang lebih baik,” tutupnya. (*/Faqih)

Demokrat
Royal Juli