DPRD Banten Minta Pemprov Segera Tindaklanjuti, Beri Catatan 21 Isu Strategis dari Mulai Kesehatan hingga Pendidikan

SERANG-DPRD Provinsi Banten memberikan catatan atas 21 isu strategis yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Banten.

Isu tersebut meliputi isu kesehatan, isu pendidikan, isu infrastruktur, isu ekonomi, isu tata kelola pemerintahan, dan berbagai isu lainnya.

Pimpinan Pansus laporan pertanggungjawaban (LKPj) Wawan Suhada mengatakan, rekomendasi LKPj ini diberikan pada tahun berjalan maupun pada tahun sebelumnya.

“Sebagai masukan konstruktif, sebagai masukan penyempurnaan tata kelola pemerintahan serta mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya dalam agenda penyerahan keputusan DPRD tentang rekomendasi atas LKPj Gubernur Banten TA 2025, Kamis (30/4/2026).

Isu Kesehatan

Untuk isu kesehatan, pihaknya meminta Pemprov Banten agar menguatkan layanan kesehatan jiwa melalui kajian pengembangan fasilitas khusus.

“Termasuk penyediaan tenaga medis, sistem rujukan yang terintegrasi sehingga kebutuhan jiwa dapat terpenuhi, memadai dan manusiawi,” kata dia.

Kemudian diperlukan pemanfaatan pembangunan kesehatan melalui penanganan stunting yang tepat sasaran dengan monitoring berkala, dengan berkolaborasi bersama BKKBN, serta mengevaluasi kinerja Pemkot Pemkab, sehingga tak ada penanganan stunting yang tak terintegrasi.

Masih terkait kesehatan, ia meminta agar seluruh masyarakat Pemprov Banten yang rentan yang masuk dalam desil 1-5, memperoleh jaminan kesehatan melalui JKN berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan. Terutama bagi para penyandang disabilitas dan masyarakat terlantar diperlukan peningkatan.

Isu Pendidikan

Dalam rapat paripurna tersebut, Wawan mengungkapkan masih senjangnya kualitas pendidikan antar daerah di Banten.

Maka diperlukan akses, mutu, sarana dan prasarana pendidikan, khususnya wilayah dengan capaian yang masih rendah.

Pendidikan, kata dia, harus inklusif, berkeadilan dan Pemprov Banten harus pula memberikan perhatian

Diperlukan juga kolaborasi yang dikenal link and match melalui penyelerasan kurikulum pembelajaran kompetensi antar lembaga vokasi, SMK politeknik, dengan dunia usaha melalui model kerjasama, model terstruktur dan berkelanjutan.

“Perlu intervensi bagi masyarakat yang tak mampu, termasuk sekolah rakyat guna memperluas akses pendidikan. Diperlukan juga penguatan program yang berorientasi dengan industri,” kata dia.

Selain itu, politikus NasDem itu juga mengatakan, diperlukan penguatan program yang menurunkan angka putus sekolah yang berbasis data kelompok rentan.
“Diperlukan perencanaan, monitoring terintegrasi, peningkatan lama sekolah, lebih merata,” kata dia.

Isu Infrastruktur Jalan

DPRD Banten menemukan belum optimalnya pembangun fisik sejumlah ruas jalan. Maka Pemprov Banten perlu memperhatikan mengenai hal ini.

“Belum optimalnya pembangunan fisik jalan, maka perlu memperhatikan melalui pemeliharaan rutin, pelebaran luas jalan strategis guna mendukung konektivitas antar wilayah,” kata dia.

Berkaitan dengan jalan, wilayah Tangerang Utara diperlukan juga rehabilitasi ruas jalan, terkhusus jalan Teluk Naga-Dadap, Kabupaten Tangerang.

“Guna mendukung aktivitas masyarakat,” katanya.

Demikian dengan pembangunan ruas jalan yang bakal memajukan sektor pariwisata. Menurutnya, diperlukan kepastian akan kelanjutan pelebaran jalan Palima-Cinangka, khususnya ruas Cinangka-Pasar Teneng.

Isu Ketenagakerjaan

DPRD Banten juga memberikan masukan terkait ketenagakerjaan. Menurutnya, banyaknya usia produktif di Banten perlu diimbangi dengan penciptaan tenaga kerja yang terarah serta pengembangan sektor-sektor yang produktif.

“Diperlukan implementasi pendidikan vokasi, penyelarasan kurikulum, magang,” kata dia.

Kata Wawan, investasi yang masuk di Banten masuk kategori tinggi, diperlukan kebijakan prioritas penyerapan tenaga kerja lokal melalui regulasi kawasan implementasi, sehingga manfaat ekonomi bisa dirasakan masyarakat.

Diperlukan pula penguatan rekrutmen tenaga kerja secara transparan dan akuntabel melalui digitalisasi yang prosesnya diawasi.

“Secara terpadu, meliputi mekanisme pengaduan terpadu, sehingga praktik percaloan bisa dicegah, diperlukan juga pemerintah daerah penempatan kerja, vokasi dengan pelaku usaha melalui job fair secara berkala,” kata dia.

Pemprov Banten melalui Sekda Deden Apriandhi, berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Pansus atas LKPj.

“Kami akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD atas LKPj tahun anggaran 2025 ini dengan serius dan akan menindaklanjuti ke dalam proses perencanaan dan penganggaran yang akan kami susun,” katanya***