SERANG – Perintah Mendagri RI tentang pemindahan rekening umum kas daerah (RKUD) delapan kabupaten kota ke Bank Banten dinilai bisa berdampak positif pada pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Pengamat Ekonomi Hadi Sutjipto saat menjadi Narasumber diskusi Kamisan di Sekretariat Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten, Kota Serang, pada Kamis, (25/4/2024).
Hadi mengatakan, ada Rp27,5 triliun suntikan dana kepada Bank Banten apabila delapan kabupaten/kota di Banten memindahkan RKUD ke Bank Banten.
“APBD kalau masuk ke bank, tentu akan mendapat nilai yang besar. Saya cek realisasi (Pemprov Banten) Desember (2023) Rp11 triliun. Totalnya hampir Rp27,5 triliun kalau 8 kabupate kota dan provinsi,” ujarnya.
Ia menyebut, kekuatan modal Bank Banten akan kuat apabila delapan kabupaten/kota kompak memindahkan RKUD.
“Kalau ada suntikan ada penguatan dari sisi pendanaan, ini akan mempengaruhi biaya dana. Kepentingan pembangunan dengan kabupaten kota pasti saling membutuhkan,” terangnya.
Namun sejauh ini, masih terdapat pekerjaan rumah bagi Bank Banten. Mengingat mengaca pada bank daerah lain, memiliki keunikan dengan karakteristik daerah yang tidak dimiliki bank umum.
Ditambah lagi, Hadi melihat masih tinggi kepentingan politis secara kelembagaan di Bank Banten.
“Satu kelemahan secara kelembagaan dipengaruhi kepentingan politis. Jadi antara kepala daerah beda partai bisa menghambat,” terangnya.
Sehingga lanjutnya, jabatan kepala daerah yang diisi Penjabat (Pj) bisa menjadi momentum percepatan perpindahan RKUD ke Bank Banten.
Di sisi lain, Bank Banten harus diperkuat dengan orientasi bisnis terhadap pangsa pasar. Sehingga tidak bergantung pada kredit ASN.
“Kecepatan waktu pemerintah terjadi kekosongan kekuasaan harus jadi momentum. Jadi harus bisa meyakinkan, orientasi atau warna arahnya harus dijelaskan Bank Banten target pangsa pasar. Harus ada segmentasi bank banten ke masyarakat umum,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Sekjen Apdesi Banten Rafik Rahmat Taufik menambahkan, desa memiliki potensi anggaran untuk dijadikan modal di Bank Banten.
Tinggal Bank Banten yang harus memiliki kemampuan ekspansi yang didukung dengan insfratuktur.
“Desa juga punya potensi anggaran. Jumlah desa ada 1.238, kalau dipukul rata satu desa memiliki Rp1 miliar. Ada Rp1,2 triliun memiliki potensi dikelola Bank Banten,” tambahnya.
Selain itu, dari setiap desa ada enam pegawai yang bisa melakukan kredit konsumtif. Menurutnya, penekanan dari Mendagri luar biasa dalam mendukung perkembangan Bank Banten.
“Tapi mampu gak bank banten memberikan fasilitas dengan bank sebelumnya,” paparnya.
Ia menilai harus ada pembenahan di internal Bank Banten. Sebab mengaca pada proses perkembangannya, terdapat beberapa kasus korupsi, sehingga menghambat kemajuan.
“Di internal bank banten harus ada pembenahan. Ada Rp27,5 triliun dari 8 daerh ditambah desa, ada Rp30 triliun. Nah ini harus ada pelayanan lebih dari bank sebelumnya. Jangan sampai pindah ke Bank Banten tapi pelayanan belum maksimal,” tutupnya. (*/Faqih)
