SERANG – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Triwulan I Tahun Anggaran 2023, pada Jumat, (12/05/2023) kemarin.
Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti menyampaikan tujuan dari rapat koordinasi tersebut untuk mengevaluasi kinerja keuangan kabupaten dan kota se-Provinsi Banten dengan sebelas indikator penilaian.
Dijelaskan Rina, sebelas indikator penilaian tersebut yaitu kepatuhan tahapan penyusunan APBD 2023, kepatuhan terhadap Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi APBD 2023, penyampaian LKPD tahun 2022 ke BPK-RI Perwakilan Provinsi Banten, dan penyusunan regulasi sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Kemudian lanjut dia, progres peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau tingkat kandungan dalam negeri, transparansi keuangan daerah, implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Selain itu, Pemenuhan Universal Health Coverage (UHC), penilaian MCP KPK tahun 2022, Realisasi keuangan tahun 2020 dan triwulan 1 TA. 2023, dan kepatuhan terhadap pengelolaan bantuan keuangan Provinsi
Adapun hasil penilaian pengelolaan keuangan daerah triwulan I Tahun anggaran 2023 akan diakumulasikan pada rakor akhir tahun anggaran 2023 untuk capai peringkat terbaik I, II, III dan seterusnya.
Rina juga menginginkan seluruh Kabupaten dan Kota peduli terhadap sebelas indikator tersebut mulai dari pemenuhan hasil evaluasi Kabupaten dan Kota.
“Karena Gubernur ini merupakan Wakil pemerintah pusat yang ada di daerah tentunya kita harus betul – betul melakukan pembinaan dan pengawasan,” ungkap Rina Dewiyanti.
Seluruh Kabupaten dan Kota hadir dalam rakor Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten Triwulan I Tahun Anggaran 2023.
Diantaranya yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, Kota Serang, dan Kabupaten Pandeglang.
“Allahamdulilah, saya rasakan bahwa seluruh kekompakan silaturahim yang selama ini terjaga seluruh Kabupaten maupun Kota hadir dalam acara Rakor ini,” kata Rina Dewiyanti.
Rina Dewiyanti pun menungkapkan manfaat Rapat Koordinasi ini dapat dirasakan oleh Kabupaten dan Kota untuk lebih early warning system.
“Kabupaten Kota bisa lebih akuntabel lebih sesuai dengan aturan yang tertib administrasi tercipta dan akhirnya nanti diujung auditor dalam hal ini BPK bisa meyakini laporan keuangan pemerintah daerah yaitu dengan opini WTP,” jelas Rina.
“Ini adalah akuntabilitas-akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah bisa lebih baik lagi dan semua yang di APBD ini bisa membawa kemanfaatan untuk masyarakat sekitarnya,” ujarnya menambahkan.
Dalam Rakor tersebut, kabupaten dan kota juga diberikan penghargaan terbaik dari sebelas indikator.
“Penghargaan ini diberikan Kabupaten Kota, penghargaan terbaik dari sebelas indikator dengan predikatnya sangat baik dan baik,” jelas Rina. (*)
