Rina Dewiyanti

SERANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengalokasikan 30 persen dari anggaran pendapatan dan belanja (APBD) untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Provinsi Banten. Hal itu terungkap usai Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran…

SERANG - Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Pemprov Banten tahun 2023 tercatat sebesar Rp60,86 miliar. Silpa ini disebut efektif, bahkan nilainya paling kecil selama lima tahun terakhir. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset…

SERANG - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, Pemprov Banten terus melakukan penataan aset, untuk mengoptimalkan pemanfaatan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.…

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendapatkan hibah tanah aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari Pemerintah Pusat. Penyerahan aset hibah tersebut dilaksanakan di Gedung Kementerian Keuangan RI, Jakarta, pada…

TANGERANG - Pemprov Banten pertahankan Situ Cihuni yang telah tercatat pada neraca aset negara. Demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1284 PK/Pdt/2022 tanggal 22 Desember 2022.Di mana majelis hakim telah…

SERANG - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Triwulan I Tahun Anggaran 2023, pada Jumat, (12/05/2023) kemarin.…

SERANG - Pemerintah Provinsi Banten memastikan kurang salur atas Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi (BHPP) Tahun 2020 akan dicairkan secara bertahap pada tahun ini. Sisa BHPP yang belum disalurkan tersebut menggunankan APBD 2021, dengan…

SERANG - Guna menyeleraskan berbagai program BPKAD dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten menggelar Forum Perangkat Daerah secara virtual, Selasa, (2/3/2021).…

SERANG - Pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diajukan Pemprov Banten ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero disebut berpotensi maladministrasi. Demikian diungkapkan Ikhsan Ahmad, selaku Akademisi Untirta.…

SERANG - Penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dilakukan Pemprov Banten untuk warga terdampak Covid-19 rencananya akan dipersingkat. Semula akan disalurkan untuk 3 bulan, namun kini akan hanya disalurkan dengan jangka waktu 2 bulan.…