SERANG – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten menyoroti proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, yang telah dilakukan belakangan ini.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten, Yeremia Mendrofa mengungkap bagaimana mutasi dan promosi jabatan yang dilakukan Gubernur Banten beberapa waktu yang lalu dilakukan tidak transparan.
“Fraksi PDI Perjuangan melihat penempatan jabatan yang dilakukan gubernur masih tidak transparan, baik pada proses maupun hasilnya, sehingga menyisakan banyak persoalan,” ungkapnya saat membacakan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian nota pengantar gubernur menegenai Raperda APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2021, Kota Serang, Selasa (3/11/2020)
Menurut dia, faktor like and dislike dinilai kelihatan lebih menonjol dibanding faktor profesionalitas yang sedari awal digembar-gemborkan Gubernur dalam program reformasi birokrasinya.
“Hal itu tergambar dari orang-orang yang ditempatkan bukan atas dasar the right man on the right place (orang yang tepat di tempat yang tepat),” sebutnya
“Pertanyaan kami adalah apakah hal itu dilakukan sebagai bagian dari upaya dalam rangka persiapan untuk menghadapi kontestasi Pemilihan Gubernur ke depan?,” imbuhnya seraya mempertanyakan kepada gubernur saat paripurna.
Berdasarkan pantauan Fakta Banten, rapat paripurna DPRD Banten tak dihadiri oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim. (*/Faqih)