SERANG – Jelang aksi demonstrasi yang akan dilakukan serikat pekerja buruh dan mahasiswa pada Rabu, 5 Januari 2022, sejumlah akses menuju kantor Gubernur Banten ditutup barrier beton.
Pantauan Fakta Banten di dalam Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) dipasang sejumlah barrier beton, terutama di jalur yang akan memasuki kantor Gubernur Banten.
Pemasangan barrier beton di sejumlah titik jalur menuju kantor Gubernur Banten diduga untuk mengantisipasi masuknya massa aksi, sebagaimana pernah terjadi pada aksi buruh yang digelar pada Rabu, 22 Desember 2021 lalu.
Aksi tersebut seketika menjadi viral dan perhatian publik, lantaran buruh berhasil memasuki ruang kerja Gubernur Banten, bahkan menduduki kursi yang biasa digunakan Wahidin Halim itu.
Seperti diketahui, serikat pekerja buruh dan mahasiswa di Banten akan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, pada Rabu, 5 Januari 2022.
Aksi buruh kali ini tidak sendirian, mereka disokong oleh mahasiswa, yang bersedia untuk melakukan perjuangan bersama buruh, dalam rangka untuk menuntut kenaikan upah.
Ketua DPD SPN Banten, Intan Indria Dewi mengatakan, pergerakan buruh bersama dengan mahasiswa dan elemen rakyat Banten yang lain dipastikan akan tetap melakukan aksi demonstrasi.
“Kami pastikan besok akan tetap berjalan sebagaimana rencana awal dan tidak ada penyusutan estimasi massa aksi. Karena Tuntutan Utama kita adalah agar Gubernur segera Merevisi SK UMK 2022 sebesar 5,4% dari UMK 2021,” ujar Intan.
Sebelumnya Intan mengungkapkan, bahwa jumlah massa aksi yang akan berdemonstrasi di depan kantor Gubernur Banten itu diperkirakan mencapai 15-20 ribu peserta.
“Estimasi massa aksi tanggal 5 Januari 2022 adalah 15.000 – 20.000 orang,” ungkap Intan kepada Fakta Banten pada Selasa, 4 Januari 2022.
Dikatakan Intan, ada 3 tuntutan yang akan disampaikan oleh massa aksi nanti.
Berikut 3 tuntutan buruh dan mahasiswa yang akan disampaikan saat aksi demonstrasi besok di depan kantor Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang.
1. Menuntut Gubernur Banten, Wahidin Halim untuk merevisi SK UMK 2022 sebesar 5,4% dari UMK 2021.
2. Menuntut Gubernur Banten, Wahidin Halim untuk mencabut laporan terhadap anggota SP/SB serta bebaskan tanpa syarat.
3. Meminta agar hentikan kriminalisasi pada buruh dan mahasiswa. (*/Faqih)