SERANG-Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Banten mendukung Program Sekolah Gratis Pemprov. Program ini menyasar siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta di Provinsi Banten.
Kabid Pendidikan Madrasah (Penmad) Kanwil Kemenag Banten, H. Hairul Umam mengungkapkan, terdapat 275 MA yang sudah terdata sementara yang mengikuti program dengan kuota tersedia 10 ribu siswa.
“Ini inisiatif Pemprov yang kami dukung penuh. Tugas Kemenag Banten memverifikasi data, menyalurkan informasi ke madrasah, dan memastikan komitmen bebas SPP dijalankan,” ujarnya, Rabu (24/6/2026).
Adapun target launching program ini, rencananya bakal berlangsung bulan Juli 2026, bersamaan dengan tahun ajaran baru sekolah. Pihaknya kini, masih mengurus proses administrasi program tersebut.
Menurut Umam, peran Kemenag Banten krusial di tahap administrasi. Madrasah swasta yang ingin masuk program wajib mengajukan surat resmi ke Kanwil Kemenag Banten. Syarat utamanya, mereka tidak boleh memungut SPP sama sekali.
“Skemanya jelas. Tidak memungut biaya. SPP tidak boleh karena sudah dikasih semua oleh Pemprov Banten, kecuali kebutuhan pribadi siswa, seragam tetap ke siswa. Kalau SPP digratiskan,” ujarnya.
Untuk mengunci komitmen, Kemenag Banten mewajibkan setiap madrasah tanda tangan MoU bermaterai. Dokumen ini jadi dasar hukum.
Kemudian untuk sebaran program sekolah gratis, meliputi: Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, plus Kota Serang, Kota Tangerang, Tangsel, dan Cilegon.
“Khusus wilayah Tangsel kuotanya lebih besar karena jumlah madrasah dan siswa di sana lebih banyak. Memang beda-beda biayanya antara Lebak, Pandeglang dengan Tangerang. Semuanya diatur di juknis masing-masing daerah agar adil,” jelas Hairul.
Pendekatan Kemenag ini mempertimbangkan biaya operasional madrasah yang berbeda-beda. Artinya, untuk besaran SPP tiap sekolah Madrasah, dibedakan menurut wilayahnya.
“Dengan SPP gratis, kami harap animo masyarakat ke madrasah swasta naik. Kemenag Banten ingin madrasah swasta sejajar dengan sekolah umum. Ini bentuk pemerataan pendidikan yang kami kawal,” tutup Umam.
Kuota final 10 ribu siswa masih proses validasi. Setelah data sudah fix, Kemenag Banten akan umumkan daftar madrasah dan kuota per lembaga menjelang Juli 2026.***
