SERANG – Untuk membangun Pemerintah Daerah (Pemda) tentu dibutuhkan kerjasama yang solid dan baik. Jalan utamanya yakni dengan melakukan koordinasi dan komunikasi aktif. Baik eksekutif maupun legislatif.
Berbeda dengan yang terjadi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten sebagai lembaga legislatif justru sulit membangun komunikasi dengan pihak eksekutif, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten.
Hal itu diakui oleh Ketua Komisi V DPRD Banten M. Nizar. Pihaknya mengaku kesulitan membangun komunikasi dengan Dindikbud Banten. Sehingga hal itu mengganggu kinerja untuk peningkatan kualitas secara pelayanan terhadap masyarakat.
“Jadi kenapa hari ini terjadi rapat internal komisi V dengan Dindik, karena kami merespon penyataan pak Gubernur beberapa hari yang lalu, terkait dengan itu juga kami merasakan di lapangan bahwa ketika ada komplain dari masyarakat, mungkin temen-temen media juga merasakan hal yang sama. Kami susah sekali berkomunikasi dengan teman-teman Dindik,” ungkap Nizar, seusai rapat koordinasi dengan Dindikbud Banten di ruang Komisi V DPRD Banten. Kamis, (5/12/2019).
Atas kondisi itulah, komisi V juga menghadirkan Sekretaris Daerah (Sekda) Banten. Hal itu untuk memastikan bahwa Sekda mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan.
“Oleh karena itu kami memanggil secara resmi Dindik, menghadirkan Sekda, biar Sekda juga tau kondisi di lapangan, jadi ternyata ada komunikasi yang sulit antara komisi V dengan mitra OPD-nya khususnya Dindik,” ujar Nizar.
Lebih lanjut Nizar menjelaskan, Anggota DPRD Banten juga merupakan bagian dari penyelenggara pemerintah mengharapkan adanya komunikasi yang baik dan cair dengan pihak Dindikbud Banten.
“Sementara anggota DPRD ini kan bagian dari penyelenggara pemerintah, ketika ada pernyataan dari bawah, tidak ada kejelasan dari Dindik kami kan sulit, jangan sampai ini terpublikasikan ke bawah yang tidak baik,” tutupnya. (*/Qih)
