SERANG – Pemerintah Provinsi Banten kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada rapat paripurna DPRD Banten, Kota Serang, Senin, (24/5/2021).
Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy mengucapkan terimakasih kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Banten yang selama ini telah membantu membenahi permasalahan terkait tata kelola keuangan daerah.
“Ini juga capaian yang diraih seluruh team work, baik itu di Pemprov Banten dan DPRD Banten dan kita berharap bahwa capaian ini menjadi salah satu yang harus kita pertahankan ke depan, guna mempertahankan opini WTP yang diberikan BPK RI,” ujar Andika.
“Kami juga tadi telah menyusun beberapa langkah rencana aksi dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK yang telah kami siapkan dan kami akan langsung segera laksanakan, tidak menunda waktu yang ditetapkan BPK sesegera mungkin nanti Pak Sekda saya tugaskan untuk segera menyelesaikan rencana aksi atas rekomendasi BPK yang diberikan,” sambungnya.
Ketua DPRD Banten, Andra Soni pada kesempatan itu menyampaikan, pihaknya akan terus memaksimalkan fungsinya sebagai lembaga pengawasan.
“Kami selanjutnya akan memaksimalkan fungsi pengawasan yang diamanatkan kepada kami untuk menindaklanjuti 2 minggu paling lambat dari tanggal ini akan segera kami laksanakan bersama Badan Anggaran,” katanya.
Sementara itu, Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis menyampaikan pesan kepada Pemprov Banten agar segera menyelesaikan angka pengangguran, yang selama ini menjadi persoalan daerah.
“Satu yang harus menjadi pekerjaan pemerintah provinsi Banten itu tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Wagub pengangguran, itu bagaimana pengelola bersama DPRD alokasi APBD nya bisa sedemikian rupa menurunkan angka pengangguran sehingga menjadi rata-rata nasional,” terangnya.
“Contoh Bali, seluruh provinsi kabupaten/kota sudah WTP dan hampir seluruh indikator kemakmurannya diatas rata-rata nasional. Saya harap WTP di Banten akan menjadi salah satu provinsi terbaik di indonesia dengan menunjukkan angka indikator kemakmurannya terbaik di indonesia,” pungkasnya. (*/Faqih)
