SERANG – Pemprov Banten melalui Sekretariat DPRD Banten berencana belanja 4 unit kendaraan dinas (Randis) senilai Rp.2,8 miliar di tahun 2021. Pengadaan itu mencuat pada tayangan lpse.banten.go.id.
Dimana tercantum rencana pengadaan paket dengan nama pengadaan kendaraan dinas roda empat jabatan Toyota Camry 2.5 V A/T 6 speed otomatis 2.494 cc. Satuan kerja pengusul lelang merupakan Sekretariat DPRD Banten dengan nilai pagu paket Rp.2,8 miliar yang bersumber dari APBD Banten 2021.
Plt Kepala Bagian Humas dan Aspirasi Sekretariat DPRD Banten, Ibud Sihabudin mengatakan, Sekretariat DPRD Banten telah membatalkan pengadaan Randis yang rencananya diperuntukan bagi pimpinan DPRD Banten.
“Rencana pengadaan kendaraan dinas tersebut seharusnya pada triwulan ke satu akan tetapi pada saat ini pandemi Covid-19 yang masih sangat tinggi kasus positifnya sehingga pimpinan DPRD bersepakat untuk membatalkan rencana pengadaan kendaraan tersebut,” katanya, Rabu (21/7/2021).
Menurutnya, karena saat ini prioritas utama merupakan penanganan Covid-19, sehingga untuk pengadaan kendaraan bisa menunggu kondisi yang lebih memungkinkan lagi.
“Bahkan bukan hanya kendaraan dinas saja yang menjadi target refocusing saat ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sekiranya dipandang bisa untuk ditunda pelaksanaannya pada tahun berikutnya maka langsung dibatalkan dan masuk ke refocusing anggaran tahun 2021 ini,” jelasnya.
Dikatakan Ibud, pembatalan pengadaan Ramdis unutk pimpinan DPRD ini merupakan bentuk sense of crisis, dimana saat ini sedang menghadapi pandemi Covid-19 hampir dua tahun lamanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif ALIPP, Uday Suhada menyesalkan jika Pemprov Banten benar-banar memaksakan untuk membeli Randis yang diperuntukan bagi pimpinan DPRD Banten. Hal itu karena kini masih dalam kondisi pandemi.
“Kebijakan ini bagi ALIPP sangatlah menyakiti hati rakyat. Sebab, tak nampak sedikitpun sense of crisis dari para penguasa di Banten dalam situasi darurat saat ini,” katanya. (*/Faqih)
