Pengadaan Sepeda Listrik di Pandeglang Berpotensi Batal, Uday: Sejak Awal Saya Menentangnya

PANDEGLANG – Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB), Uday Suhada angkat bicara kaitan dengan potensi batalnya pengadaan sepeda listrik untuk RT dan RW se-Kabupaten Pandeglang.

Demikian itu diakibat kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang mengalami defisit hingga mencapai Rp 217 miliar. Sehingga perlu melakukan refocusing anggaran untuk menutupi defisit tersebut.

Untuk itu Pemkab Pandeglang berencana buka opsi lain untuk melakukan pergeseran anggaran. Di antaranya anggaran pengadaan sepeda listrik untuk RT/RW se-Pandeglang.

“Ide itu dilontarkan Bupati Irna. Sejak awal saya menentangnya. Sebab itu kebijakan yang sama sekali tidak masuk akal,” ungkap Uday kepada Fakta Banten, pada Selasa, (23/5/2023).

Menurutnya, jangankan dilalui sepeda listrik, menggunakan sepeda motor saja sulitnya luar biasa untuk melalui jalan rusak di sejumlah jalan di Kabupaten Pandeglang.

“Dari Cadasari ke Mandalawangi sampai Carita itu pegunungan. Di banyak wilayah selatan pesawahan dan dataran yang didominasi jalan ancur,” sebutnya.

“Apalagi sekarang diketahui bahwa APBD Pandeglang mengalami defisit Rp 217 miliar. Ini kondisi mengerikan bagi sebuah kabupaten,” sambungnya.

Kondisi Kabupaten Pandeglang lanjutnya, semakin hari kian memprihatinkan saja.

“Infrastruktur jalan kabupaten masih ratusan kilometer hancur. Angka penderita gizi buruk menembus angka 37,8% (6.331 anak sunting). Belum lagi angka pengangguran mencapai 42.523 orang. Penduduk miskin ekstrim mencapai 46%, hampir separuh rakyat Pandeglang,” ungkap warga Pandeglang ini.

Belum lagi kata Direktur Eksekutif ALIPP ini, soal kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di rumah sakit yang dinilai masih terbatas.

“Eh bupati Irna malah ngotot untuk memaksakan beli sepeda listrik untuk para Ketua RT dan RW. Ini kan ngawur,” katanya.

Ditambah lagi kata dia, dukungan datang dari 6 fraksi di DPRD Pandeglang.

“Makin jelas saja kita dipertontonkan kedunguan kolektif. Jadi, pembatalan pembelian sepeda listrik ini harus dijadikan bahan introspeksi dan evaluasi diri Bupati Irna dan DPRD Pandeglang,” pungkasnya. (*/Faqih)

Honda