SERANG – Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia (PII) Banten merespon dengan adanya kejanggalan dalam pelaksanaan PPDB tahun 2023/2024 di setiap Sekolah yang ada di Provinsi Banten.
Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA Negeri di Provinsi Banten telah resmi ditutup, dan saat ini sedang dalam tahapan verifikasi faktual. Akan tetapi terdapat kejanggalan dalam proses berjalannya PPDB SMA/Sederajat di Provinsi Banten.
Dengan ramainya informasi yang beredar persoalan temuan adanya anak pejabat dan pengusaha yang mendaftar PPDB di SMAN 1 Kota Serang lewatnya jalur afirmasi.
“Ini sangat tidak dibenarkan, karena jalur afirmasi harus diprioritaskan untuk masyarakat tidak mampu, agar bisa mendapatkan kesempatan bersekolah di SMA/SMK Negeri,” kata Ihsanudin saat dihubungi Fakta Banten pada Kamis (13/07/2023).
Lebih lanjut ia menjelaskan, yang jelas ini ada permainan antara Pemerintah Desa atau Kelurahan yang mememberikan surat keterangan tidak mampu atau SKTM untuk melengkapi persyaratan dalam jalur afirmasi tersebut.
“Nggak bisa seperti ini, namanya main-main kalau dengan mudah mengeluarkan SKTM itu. Oleh karena itu kami dari PII mendesak agar Walikota Serang untuk segera mencopot dan memecat Lurah atau Camat yang terbitkan SKTM, karena memalsukan kondisi masyarakat,” lanjutnya.
Untuk temuan ini bukan hanya Sekolah yang ada di Kota serang saja, ia juga menduga bahwa kejadian tersebut bisa terjadi di setiap Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Banten.
Karena dugaan penyalahgunaan wewenang itulah, Ihsanudin selaku Ketua Umum PII Banten meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk segera melakukan evaluasi agar sekolah melakukan verifikasi data kembali.
“Jangan cuma menjadi pemberitaan PPDB ini berjalan dengan lancar, toh kenyataannya pasti ada kejanggalan. Bisa jadi kasus di SMAN 1 Kota Serang ini hanya menjadi temuan dari salah satu yang terdapat permasalahan,” pungkasnya. (*/Mukhlas)
