Dapatkan notifikasi lansung ke perangkat Anda, Klik Aktifkan
SERANG – Project Koekoet 53 sebagai lembaga kajian menggelar diskusi publik terkait dengan polemik dana bagi hasil pajak provinsi Banten (BHPP) tahun 2020, di Kota Serang, Senin, (15/3/2021).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Banten, Wahidin Halim diwakili oleh Stafsus Bidang Hukum, Agus Setiawan atau AU sapaan akrabnya.
AU mengungkapkan bahwa polemik yang berkembang terkait dana bagi hasil pajak provinsi untuk kabupaten/kota lantaran kurang disalurkan. Untuk itu kata dia, di perubahan APBD 2021, kekurangannya akan dibayarkan.
“Ini hanya kurang salur. Tapi kita optimis akan selesai di 2021. Jangan khawatir, nanti ada uangnya,” sebutnya saat tanya jawab dengan peserta diskusi.
Pihaknya memastikan, bahwa keterlambatan bayar dana bagi hasil pajak 2020 tersebut bukan kategori penggelapan, apalagi disebut dengan maladministrasi.
“Jangankan penggelapan, maladministrasi juga gak ada ini,” katanya.
Dirinya mengaku keberatan, jika disebut terjadi penggelapan atau maladministrasi. Karena keterlambatan tersebut terjadi akibat adanya pandemi Covid-19 dan tidak bisa dicairkan dari Bank Banten.
Meski begitu, keterlambatan bayar dana bagi hasil pajak provinsi kata AU sudah dikomunikasikan dengan pemerintah kabupaten/kota se-Banten.
Secara tegas disampaikan AU, pada perubahan 2021 akan dibayarkan kekurangan dana bagi hasil pajak untuk 8 kabupaten/kota. Sementara untuk dana bagi hasil pajak 2021 juga dibayarkan sejalan dengan kekurangan tahun 2020.
“Di perubahan 2021 yang kurang salur (dana bagi hasil pajak 2020) selesai. Tapi yang pararel (dana bagi hasil pajak 2021) jalan terus,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif ALIPP, Uday Suhada menyebut, keterlambatan dana bagi hasil pajak telah menganggu struktur anggaran di pemerintahan kabupaten/kota.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Banten harus memilik komitmen untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel (*/Faqih)