CILEGON – Program Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidanau kembali dilanjutkan pada 2026 setelah sempat mengalami masa jeda selama satu tahun.
Program konservasi yang telah berlangsung lebih dari dua dekade itu menjadi upaya bersama untuk menjaga keberlanjutan sumber air baku bagi masyarakat dan kawasan industri di Kota Cilegon.
Kelanjutan program tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Krakatau Tirta Industri (KTI), Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC), dan Perum Jasa Tirta II (PJT II) yang disaksikan Gubernur Banten Andra Soni di Excellence Center PT KTI, Kota Cilegon, Jumat (22/5/2026).
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan kerja sama itu merupakan kelanjutan dari program konservasi yang telah berjalan selama puluhan tahun dalam menjaga kawasan Rawa Danau dan daerah tangkapan air DAS Cidanau.
“Ini sebenarnya adalah kelanjutan dari kerja sama yang sudah puluhan tahun dilaksanakan dalam rangka konservasi wilayah Rawa Danau, yang dikerjasamakan antara Forum Komunikasi DAS Cidanau dan pihak-pihak industri yang memanfaatkan air di wilayah hilir,” ujar Andra Soni, Jumat (22/5/2026).
Program PJLH merupakan skema kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan di kawasan hulu DAS Cidanau.
Melalui mekanisme tersebut, pihak pemanfaat air di wilayah hilir memberikan dukungan kepada masyarakat yang menjaga kawasan hulu melalui berbagai kegiatan konservasi.
Dalam pelaksanaannya, kelompok tani hutan di kawasan hulu berperan menjaga tutupan lahan, mempertahankan keberadaan pohon, serta melindungi daerah tangkapan air agar pasokan air tetap tersedia secara berkelanjutan.
Menurut Andra Soni, keberhasilan program konservasi tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga kawasan hulu DAS Cidanau dan Rawa Danau.
“Kita berharap kerja sama ini, pertama keberlangsungan konservasi berjalan dengan baik, kemudian alam atau lingkungannya terjaga dengan baik karena keterlibatan masyarakat setempat dalam kegiatan ini,” katanya.
Ia menegaskan, kebutuhan air baku di Kota Cilegon terus meningkat seiring pertumbuhan industri dan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, kawasan tangkapan air harus tetap dijaga agar mampu memenuhi kebutuhan tersebut dalam jangka panjang.
“Kita sadar bahwa Cilegon membutuhkan air baku yang besar sehingga kita harus menjaga daerah-daerah tangkapan air kita agar berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur PT Krakatau Tirta Industri, Dendin Hermawan, menyebut program PJLH DAS Cidanau telah menjadi salah satu model konservasi berbasis kolaborasi yang mendapat perhatian nasional.
“PT KTI dan FKDC sudah bersepakat bertanda tangan, dan tahun ini melibatkan Perum Jasa Tirta II. Program pembayaran jasa lingkungan ini dibawa Bappenas RI menjadi bagian dari referensi ataupun percontohan di Indonesia,” kata Dendin.
Ia menjelaskan, selama lebih dari 20 tahun program tersebut berkontribusi menjaga kelestarian sumber daya alam dan sumber daya air di kawasan DAS Cidanau, termasuk Cagar Alam Rawa Danau yang menjadi salah satu sumber air penting bagi masyarakat dan industri di wilayah Cilegon.
Dendin menuturkan, PT KTI memanfaatkan aliran Sungai Cidanau sebagai sumber air baku yang berasal dari kawasan hulu DAS Cidanau.
Air tersebut mengalir melalui Rawa Danau dan Sungai Cidanau sebelum dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kawasan industri dan masyarakat.
Menurutnya, program PJLH sempat tertunda pada 2024 setelah terbitnya Peraturan Menteri PUPR terkait kewajiban pembayaran Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJP SDA), sehingga diperlukan penyesuaian dan sinkronisasi regulasi.
“Program ini sebenarnya tidak berhenti, tetapi rehat selama satu tahun sambil menyusun sinkronisasi dengan pihak lain,” katanya.
Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Banten yang turut mendorong keberlanjutan program hingga dapat kembali dijalankan pada tahun ini.
“Alhamdulillah, atas dorongan Pak Gubernur dan bantuan Pemprov Banten, hari ini kami bersepakat melanjutkan kembali program PJLH untuk DAS Cidanau,” ujarnya.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal FKDC, NP Rahadian, mengungkapkan bahwa program PJLH saat ini melibatkan 12 Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan total luasan lahan konservasi mencapai 300 hektare.
“Jumlah petani yang terlibat sebanyak 650 orang, sementara luas DAS Cidanau mencapai 22.620 hektare,” katanya.
Rahadian menjelaskan, pendekatan pembayaran jasa lingkungan dilakukan untuk memastikan kawasan hulu tetap terjaga sehingga pasokan air bagi masyarakat dan kawasan industri di Kota Cilegon serta Serang Barat dapat terus berkelanjutan.
Adapun tanaman yang dipertahankan dalam program tersebut merupakan jenis tanaman yang memiliki fungsi jasa lingkungan dan bukan tanaman cepat tebang.
“Tanaman yang dijaga adalah tanaman yang menghasilkan jasa lingkungan dan bukan tanaman cepat tebang,” ujarnya.(*/Red)
