SERANG – Penangkapan sejumlah jenderal yang diduga terlibat pelanggaran hukum oleh oknum penegak hukum dinilai harus menjadi momentum krusial sekaligus babak baru bagi pembenahan dan reformasi hukum di Indonesia.
Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Ansor Banten, Tb. Adam Ma’rifat, menyatakan bahwa peristiwa ini seyogianya menjadi titik balik untuk memperkuat supremasi hukum serta mengakhiri praktik penegakan hukum yang tebang pilih.
“Kami tentu saja prihatin dengan perilaku para oknum penegak hukum kita. Semoga ini menjadi pelajaran bahwa semua yang di atas bumi dan di bawah langit itu ada batasnya,” ujar Adam dalam siaran pers tertulis, Rabu (4/11/2026).
Adam menekankan, penindakan tegas terhadap oknum aparat kepolisian harus menjadi awal perubahan mendasar dalam tubuh institusi penegak hukum.
Menurutnya, babak baru reformasi hukum tersebut perlu diwujudkan melalui tindakan nyata dan konsistensi penuh dalam menjalankan aturan.
Lebih lanjut, ia berharap penegakan hukum di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi dapat berjalan semakin baik dan senantiasa berpedoman pada prinsip supremasi hukum.
“Penegakan hukum Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi tidak boleh berhenti pada keberanian dan ketegasan semata, tetapi harus dibuktikan melalui konsistensi tindakan,” tegas Adam.
Ia menggarisbawahi bahwa hukum wajib ditegakkan kepada siapa pun tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun kepentingan tertentu.
“Tegas terhadap siapa pun, tanpa pandang jabatan, kekuasaan, maupun kepentingan. Sebab, hukum kehilangan marwahnya ketika masih mengenal tebang pilih,” lanjutnya.
Di akhir penyampaiannya, Adam menegaskan bahwa PW GP Ansor Banten mendukung penuh langkah Polri untuk terus menegakkan hukum secara tegas, adil, dan transparan demi mengembalikan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
“Sebagai bagian dari masyarakat, kami mendukung langkah Polri menegakkan hukum setegak-tegaknya. Gas terus!” pungkasnya.***
