Rapimprov di Lebak, Kadin Banten Dorong UMKM Naik Kelas, Akses Pembiayaan dan Digitalisasi Jadi Kunci

LEBAK – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Banten mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berkembang dari sekadar menjalankan usaha menjadi pelaku ekonomi yang memiliki kapasitas, akses pasar, kemampuan mengelola bisnis, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

Dorongan tersebut disampaikan Ketua Kadin Banten, Mochammad Azzari Jayabaya, dalam Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Banten bertema “Ekonomi Kerakyatan untuk Banten Maju, UMKM Naik Kelas, Ekonomi Berkualitas” yang digelar di Hotel Grand Keisha Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Kamis (24/9/2026).

“UMKM tidak boleh hanya menjadi objek program. Kita harus mendorong agar UMKM menjadi subjek dalam pembangunan ekonomi,” kata Azzari.

Menurut Azzari, menjadikan UMKM sebagai subjek berarti memberikan ruang kepada pelaku usaha untuk menentukan arah perkembangan bisnisnya, sekaligus memperkuat kemampuan agar tidak terus bergantung pada bantuan.

“Pelaku UMKM harus diberikan ruang untuk berkembang, meningkatkan kapasitas, memperluas pasar, memperoleh akses pembiayaan dan memanfaatkan teknologi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kebutuhan UMKM tidak berhenti pada bantuan modal. Pelaku usaha juga membutuhkan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan, produksi, pemasaran, kualitas produk hingga kemampuan membaca perubahan permintaan konsumen.

“Kalau ingin UMKM naik kelas, kita harus melihat usaha itu secara utuh. Bukan hanya modalnya, tetapi juga kemampuan orang yang menjalankannya,” kata Azzari.

Menurut dia, pencatatan keuangan menjadi salah satu kemampuan dasar yang penting dimiliki pelaku UMKM. Dengan pencatatan yang tertib, pelaku usaha dapat mengetahui arus uang, menghitung biaya produksi dan menentukan harga jual secara lebih terukur.

“Pelaku usaha perlu memahami berapa biaya produksinya, berapa pemasukan dan pengeluarannya, serta bagaimana memisahkan uang usaha dengan kebutuhan pribadi,” ujarnya.

Akses pembiayaan juga menjadi perhatian dalam pengembangan UMKM. Azzari menilai modal dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas, tetapi penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan bisnis.

“Persoalan pengusaha saat ini cukup kompleks. Ketika usaha ingin berkembang, tentu membutuhkan pembiayaan. Tetapi akses pembiayaan itu harus diikuti kemampuan mengelola usaha agar modal benar-benar digunakan secara produktif,” katanya.

Selain persoalan modal, perubahan teknologi turut mengubah cara pelaku usaha menjalankan bisnis.

Kondisi tersebut membuat UMKM perlu memahami pemanfaatan teknologi sesuai dengan kebutuhan usahanya.

“Perkembangan teknologi membuat cara menjalankan usaha juga berubah. Karena itu, pelaku UMKM harus mampu menyesuaikan diri, baik dalam pengelolaan usaha maupun dalam pemasaran,” ujar Azzari.

Ia menilai digitalisasi tidak sebatas memasarkan produk melalui media sosial atau platform perdagangan elektronik.

Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk pencatatan keuangan, pengelolaan persediaan, promosi, komunikasi dengan pelanggan hingga membangun identitas usaha.

“Kita tidak ingin UMKM tertinggal hanya karena tidak mengikuti perubahan teknologi,” katanya.

Menurut Azzari, kemampuan digital juga perlu dibangun secara bertahap. Pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti di ruang pelatihan, tetapi dapat diterapkan dalam kegiatan bisnis sehari-hari.

“Kadin harus ikut mendorong UMKM naik kelas. Tidak cukup hanya memberikan pelatihan, tetapi juga membuka akses pembiayaan, mendorong digitalisasi dan memberikan training yang sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Ia menambahkan, istilah UMKM naik kelas tidak semata-mata berkaitan dengan bertambahnya jumlah pelaku usaha. Ukuran lainnya adalah kemampuan usaha meningkatkan kapasitas, memperbaiki tata kelola, menjaga kualitas, memperluas pasar dan menciptakan kesempatan kerja.

“UMKM naik kelas bukan hanya berarti jumlah usahanya bertambah. Yang lebih penting adalah bagaimana usaha tersebut mampu berkembang, meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki pengelolaan dan memperluas pasar,” kata Azzari.

Karena kebutuhan setiap usaha berbeda, program pengembangan UMKM menurutnya juga tidak bisa dibuat dengan pendekatan yang sama untuk semua pelaku usaha.

“UMKM yang baru memulai tentu membutuhkan penguatan dasar. Sementara yang sudah berkembang mungkin membutuhkan pasar yang lebih luas, peningkatan produksi, penguatan merek atau pembiayaan untuk ekspansi,”ujarnya.

Dalam upaya tersebut, Azzari menilai hubungan antara pemerintah dan dunia usaha perlu diperkuat. Sinergi diperlukan agar program yang dibuat dapat lebih sesuai dengan persoalan yang benar-benar dihadapi pelaku usaha.

“Kita harus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan seluruh unsur dunia usaha. Persoalan UMKM tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja,” katanya.

Menurut dia, pemerintah memiliki kebijakan dan program, sedangkan dunia usaha memiliki pengalaman serta pengetahuan mengenai kondisi lapangan. Pertemuan kedua perspektif tersebut dinilai penting agar pemberdayaan UMKM tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Kalau pemerintah dan dunia usaha dapat berjalan bersama, program yang dibuat akan lebih mudah menjawab kebutuhan pelaku usaha,” ujar Azzari.

Rapimprov Kadin Banten juga menjadi forum konsolidasi organisasi melalui penyusunan program kerja dan evaluasi terhadap agenda yang telah dijalankan.

“Rapat pimpinan bukan hanya sekadar rapat organisasi. Kita harus menyusun program kerja, melakukan evaluasi dan melihat apa yang masih menjadi persoalan dunia usaha,” kata Azzari.

Ia menekankan pentingnya evaluasi agar kegiatan Kadin tidak hanya diukur dari terlaksananya sebuah agenda, tetapi juga dari tindak lanjut serta manfaat yang diberikan kepada anggota dan pelaku usaha.

“Setiap program harus memiliki arah dan tindak lanjut yang jelas,” ujarnya.

Sejumlah pengurus Kadin kabupaten dan kota se-Banten turut hadir dalam Rapimprov tersebut, termasuk Ketua Kadin Kabupaten Lebak, Robi. Kehadiran pengurus daerah menjadi bagian dari konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat komunikasi antarjajaran Kadin di Banten.

“Kadin bukan hanya saya dan bukan hanya pengurus di tingkat provinsi. Kadin adalah rumah bersama bagi para pengusaha di Banten,” kata Azzari.

Menurutnya, kekuatan organisasi sangat bergantung pada keterlibatan seluruh jajaran. Karena itu, komunikasi dan kekompakan perlu dijaga agar Kadin dapat menjalankan perannya sebagai wadah bagi dunia usaha.

“Kita harus cinta terhadap rumah kita sendiri. Kalau semua merasa memiliki, organisasi akan lebih kuat,” ujarnya.

Azzari juga mengingatkan agar program Kadin tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Setiap agenda diharapkan memiliki kelanjutan yang dapat dirasakan oleh pelaku usaha.

“Jangan pernah berhenti pada kegiatan seremonial. Kita harus melihat apa yang terjadi setelah kegiatan selesai, apakah ada pendampingan, apakah akses pembiayaan terbuka dan apakah kemampuan pelaku usaha benar-benar meningkat,” tegasnya.

Ia menilai keberhasilan pemberdayaan UMKM membutuhkan proses yang berkelanjutan. Pelatihan, misalnya, perlu diikuti pendampingan, sementara akses pembiayaan harus diiringi kemampuan mengelola usaha dan memperhitungkan risiko bisnis.

“Program yang baik bukan hanya selesai ketika acaranya selesai. Harus ada tindak lanjut dan evaluasi supaya manfaatnya dapat dilihat,” katanya.

Di tengah perubahan ekonomi dan teknologi, Azzari meminta seluruh jajaran Kadin menjaga soliditas organisasi sekaligus tetap terbuka terhadap perubahan yang terjadi di dunia usaha.

“Kita harus solid dan mampu memegang teguh prinsip. Tantangan perekonomian tidak semakin sederhana, sehingga Kadin harus memiliki organisasi yang kuat dan mampu mengikuti kebutuhan dunia usaha,” ujarnya.

Ia berharap hasil Rapimprov dapat diterjemahkan menjadi program yang lebih dekat dengan kebutuhan pengusaha, khususnya UMKM di berbagai daerah di Banten.

“Kadin harus mampu menjawab tantangan perekonomian. Kita ingin organisasi ini hadir bukan hanya ketika ada kegiatan, tetapi juga ketika pengusaha membutuhkan ruang untuk berdiskusi, meningkatkan kemampuan, mencari akses pembiayaan dan memperluas pasar,” kata Azzari.

Dengan arah tersebut, penguatan UMKM di Banten tidak hanya ditempatkan pada persoalan bantuan modal, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas, tata kelola usaha, pemanfaatan teknologi, akses pasar, pendampingan dan penguatan jaringan usaha.

“Ujung tombak ekonomi ada pada UMKM. Karena itu, penguatannya harus dilakukan secara berkelanjutan agar usaha yang dijalankan masyarakat benar-benar memiliki kesempatan untuk berkembang,” pungkas Azzari. (*/Sahrul).