SERANG – Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Banten, KH Hafis Gunawan, menyatakan sikap tegas dalam polemik Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dengan sepenuhnya memihak kepada kepentingan masyarakat yang terdampak.
Menurutnya, NU Banten telah sejak lama mengambil langkah konkret, termasuk mendirikan pos pengaduan bagi warga yang merasa dirugikan.
Bahkan, laporan mengenai permasalahan di PIK 2 juga telah dikirimkan ke PBNU pusat untuk mendapatkan perhatian lebih lanjut.
“Sejak jauh hari, kami dari NU Banten sudah membuka pos pengaduan terkait permasalahan di PIK 2 dan telah mengirimkan laporan surat ke PBNU,” ujar KH Hafis Gunawan, Sabtu (15/2/2025).
Ia mengungkapkan bahwa ada empat poin utama yang menjadi permasalahan dalam proyek ini.
“Pertama, ada tanah warga yang sudah digunakan dalam proyek tetapi pembayarannya belum diselesaikan. Kedua, ada warga yang sudah berada di lokasi, tetapi masih mengalami kendala dalam penyelesaian dokumen surat-menyurat,” paparnya.
“Ketiga, ada warga yang sudah berada di lokasi, tetapi tempat yang dijanjikan belum disiapkan. Keempat, terdapat permasalahan dalam proses perekrutan tenaga kerja, yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat sekitar,” sambungnya.
Menegaskan sikapnya, KH. Hafis Gunawan menyatakan bahwa PB NU Banten tidak berbicara soal mendukung atau menolak proyek ini, melainkan fokus pada keberpihakan kepada masyarakat yang hak-haknya harus diperjuangkan.
“Yang terpenting bagi kami adalah satu hal, yakni berpihak kepada masyarakat. Ini bukan soal mendukung atau menolak, tetapi bagaimana memastikan masyarakat tidak dirugikan dalam proyek ini,” tegasnya.(*/Nandi)
