Soal Temuan Terkait Penyimpangan PPDB di Banten, Aktivis Pelajar Dukung Ombudsman

pcm koperasi

 

LEBAK – Aktivis pelajar Banten, Baehaki, memberikan dukungannya sekaligus mengkritisi temuan Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten terkait penyimpangan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di berbagai tingkat, dari SD, SMP, hingga SMA/SMK di Banten.

Temuan tersebut mencakup mark up nilai rapor hingga manipulasi kartu keluarga (KK) untuk mengakali sistem zonasi.

Kepala Perwakilan Ombudsman Banten, Fadli Afriadi, dalam keterangannya menyebut bahwa pihaknya menerima laporan masyarakat dan melakukan pemantauan langsung di lapangan.

Aduan pertama yang diterima adalah soal kendala teknis selama PPDB dan tidak adanya kanal informasi pengaduan untuk masyarakat.

Pada tingkat SMP, Ombudsman menemukan dugaan mark up nilai rapor di salah satu sekolah di Tangerang. Hal ini menjadi perhatian serius karena mempengaruhi keadilan dalam proses seleksi.

Untuk tingkat SMA-SMK, Ombudsman menemukan dugaan manipulasi KK, khususnya di jalur zonasi di Kota Serang dan Tangerang Selatan. Manipulasi ini melibatkan penerbitan KK calon siswa yang kurang dari satu tahun serta penggunaan status ‘famili lain’ dalam KK.

Loading...

Padahal, sesuai dengan Permendikbud 1/2021 dan Keputusan Sekjen Kemendikbud Nomor 47/M.2023, persyaratan zonasi mengharuskan KK lebih dari satu tahun dan tidak mengakomodir status ‘famili lain’.

Selain itu, dalam jalur prestasi, Ombudsman menemukan siswa yang tidak terampil saat menjalani tes keterampilan.

Misalnya, ada siswa yang memiliki sertifikat penghafal Al-Qur’an namun tidak mampu membuktikan kemampuannya saat diuji.

Baehaki, selaku aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII) Banten, menyatakan dukungannya terhadap upaya Ombudsman untuk mengungkap penyimpangan ini.

Namun, ia juga menekankan perlunya tindakan tegas dari pemerintah dan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini.

BPRS CM tabungan

“Saya mendukung langkah Ombudsman Banten yang telah mengungkap berbagai penyimpangan dalam PPDB. Namun, kita juga perlu memastikan bahwa temuan-temuan ini ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak berwenang agar keadilan dalam pendidikan dapat terwujud,” ujar Baehaki, Kamis, (11/7/2024).

Baehaki juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan PPDB, serta perlunya perbaikan sistem agar tidak terjadi penyimpangan di masa mendatang.

“Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan PPDB. Bagaimanapun sistem harus diperbaiki agar penyimpangan seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan,” tegasnya.(*/Nandi)

Koperasi
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien