SERANG – Anggota DPRD Banten tanggapi tudingan Mantan Gubernur Provinsi Banten Wahidin Halim terkait banyaknya percaloan PPDB oleh oknum Dewan.
Pasalnya, praktik titip masuk SMA atau SMK Negeri itu banyak dilakukan mulai dari masyarakat itu sendiri, hingga oknum LSM, Aparat, Keluarga Pejabat, Pejabat, mantan Pejabat, dan tim sukses pejabat dan mantan pejabat itu sendiri.
Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa fenomena kecurangan PPDB tersebut sudah berlangsung lama. Setidaknya sejak ada kebijakan pendidikan gratis untuk masyarakat pelajar yang secara ekonomi tidak mampu.
Namun sayangnya program pendidikan gratis tersebut tidak diaplikasikan secara berkeadilan kepada masyarakat yang kurang mampu, apalagi kuota afirmasi itu cuma 15 persen.
Itupun di beberapa sekolah kuota tidak terpenuhi karena kurangnya advokasi serta sosialisasi kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu.
“Justru pendidikan gratis tersebut banyak dinikmati oleh masyarakat mampu yang berlomba lomba masuk ke sekolah negeri dengan segala daya upaya mereka,” ungkap anggota DPRD Banten Provinsi Banten, Yeremia Mendrofa pada Minggu (16/07/2023).
Ketua Komisi V DPRD Banten ini juga meminta pemerintah untuk lebih teliti lagi dalam meningkatkan derajat masyarakat Banten melalui jalur pendidikan.
“Pemerintah sesungguhnya harus hadir untuk keluarga kurang mampu untuk bisa anak anaknya memperoleh pendidikan gratis sehingga pada gilirannya derajat keluarga tersebut meningkat melalui anak-anak mereka yang mengenyam pendidikan. Inilah yg semestinya diadvokasi, ditolong, diperbanyak kesempatan, digratiskan untuk sekolah,” lanjutnya.
Ia menambahkan, bahwa di sisi lain pembangunan unit sekolah baru yang banyak kendala terkait dengan lahan diperkotaan juga diharapkan oleh dia untuk dicarikan solusi dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi sekolah maupun pemberdayaan sekolah swasta.
Terakhir ia meminta agar pemerintah segera membenahi program pendidikan gratis secara berkeadilan, khususnya bagi sumber daya manusia yang belum terbenahi di masa kepala daerah sebelumnya.
“Pemerintah harus membenahi supaya program pendidikan gratis ini berkeadilan, disamping harus terus meningkatkan angka partisipasi sekolah dan rata-rata usia lama sekolah dalam rangka peningkatan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Banten yang belum terbenahi di masa kepala daerah sebelumnya,” pungkasnya. (*/Mukhlas)
