SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran (RAPBD) Tahun 2018 sebesar Rp 11,3 triliun. Jumlah tersebut mengalami kenaikan satu triliun dari APBD Tahun 2017 lalu yang hanya sebesar Rp 10,3 triliun.
Dikutip dari laman media harian lokal, memasuki evaluasi capaian realisasi triwulan I tahun anggaran 2018, dari target 15 persen, Pemprov hanya bisa merealisasikan sebesar 8,5 persen atau sebesar Rp 875,5 miliar dari total APBD sebesar Rp 11,3 triliun. Itu artinya, masih ada Rp 9,42 triliun anggaran belum terserap dan mengendap atau belum bisa digunakan, Senin (2/4/2018) lalu.
Anggaran APBD Provinsi Banten tahun 2018 mencapai Rp 11,3 Triliun. Namun, dengan anggaran APBD yang cukup besar ini belum dirasakan perubahannya oleh masyarakat. Ini menjadi Pekerjaan Rumah untuk Banten di bawah pemerintahan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta Adhia Muzakki, menyoroti persoalan adanya pengendapan anggaran APBD Pemrov Banten mencapai Rp 9,4 Triliun tersebut. Ia memberikan komentar terkait persoalan transparansi anggaran pemprov yang sudah dicanangkan bersama.
Adhia juga menambahkan, terkait dengan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten, harus sudah menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengatur dan merealisasikan program yang telah di cantumkan di RPJMD.
“Semestinya OPD di Provinsi Banten ini harus lari merealisasikan program prioritas yang telah dicantumkan di RPJMD, sudah lah bangun dari tempat tidur, ini demi mensejahterakan rakyat Banten. Potret Banten saat ini masih carut marut dari sektor infrastruktur jalan, pendidikan masih belum memadai, kesehatan masih belum memadai, tiga hal ini sangat penting,” papar Adhia, Rabu, (4/4/2018) saat dikonfirmasi di Sekretariat HMB Jakarta.
Adhia menambahkan, dengan pergantian kepala pemerintahan yang baru saat ini, ia menekankan agar Pemprov segera bisa menjalankan tugasnya dengan benar.
“Seharusnya pemerintah yang dinahkodai WH dan Andika ini, bisa lebih maju dengan membawa misi perubahan di Banten dalam rangka mensejahterahkan rakyat, dan semua itu harus diniatkan untuk kepentingan rakyat, dan harus segera merealisasikan program-programnya,” tandas Adhia. (*/Angga)
