CILEGON – Wacana akuisisi Pelabuhan Cigading yang dikelola PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) oleh PT Pelindo II, sebenarnya sejak awal banyak mendapatkan respon negatif dan penolakan di kalangan internal Krakatau Steel Grup.
Adanya anggapan bahwa BUMN sebaiknya fokus pada core business-nya, dan kebijakan sinergitas antar BUMN dalam usaha yang sejenis, menurut Direktur Utama KBS Tonno Sapoetro, hal itu bukan ditujukan kepada Krakatau Steel, terkhusus PT KBS selaku anak usahanya.
Terkait sinergitas BUMN kepelabuhanan yang diwacanakan oleh Kementerian, Tonno menilai kebijakan tersebut tidak secara eksplisit mengharuskan penggabungan KBS dengan Pelindo II.
Tonno juga menegaskan bahwa Pelabuhan yang dikelola KBS, merupakan bagian dari core business industri baja Krakatau Steel.
“Pelabuhan itu bagian dari steelmaking. Yang bicara bahwa pelabuhan ini bukan bagian dari core bussines Krakatau Steel, mereka gagal paham itu. Dimana pun pabrik baja di dunia itu punya pelabuhan, karena berkaitan dengan cost logistic. Kelancaran pasokan row material (bahan baku) ini menentukan masuk Harga Pokok Produksi (HPP) baja,” jelas Tonno saat berbincang dengan Fakta Banten, Senin (9/10/2017).
BACA JUGA: Pelindo II Diminta Tak Intervensi Rencana Kerjasama dengan KBS
Tonno mengkhawatirkan, jika pelabuhan tidak menjadi bagian dari Krakatau Steel, maka material bahan baku baja tidak lagi jadi prioritas.
“Jangan kita dibawa kepada bisnis pelabuhan murni, bagaimana kalau steelmaking terkalahkan, nanti makin tinggi harga baja kita, gak bisa bersaing. Kalau Pelindo memang merindukan untuk punya pelabuhan curah terbesar, dengan mengakuisisi KBS tujuan mereka terwujud, tapi bagaimana bisnis Krakatau Steel? Itu yang harus difikirkan jangka panjang dan sering saya sampaikan kepada pemegang saham,” tegas Tonno.
KBS sendiri kini berstatus Pelabuhan Umum, dan sejak November 2016 ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan untuk mengelola Terminal Cigading melalui penandatangan perjanjian konsesi untuk pelayanan jasa kepelabuhan.
Dalam konsesi tersebut, KBS mengelola 4 dermaga dengan jangka waktu konsesi selama 75 tahun.
“Kita (KBS-red) walaupun pelabuhan umum, tapi tetap saja TUKS (terminal untuk kepentingan sendiri) itu nempel, karenanya row material baja itu skala prioritas,” jelas Tonno.
Tonno juga meyakini tidak ada intervensi apapun dari Kementerian BUMN, terkait kerjasama Pelindo II dengan KBS. Pasalnya, menyambut visi pemerintah untuk meciptakan cluster baja 10 juta ton di Kota Cilegon yang dipimpin Krakatau Steel, maka dibutuhkan pelabuhan yang terintegrasi dengan produksi baja.
“Apalagi visi pemerintah dan Krakatau Steel bagaimana tercipta cluster 10 juta ton produksi baja nasional. Ini harus ditunjang pelabuhan, dan gak mungkin jika mengandalkan pelabuhan umum,” tegas Tonno.
Tonno berharap, Pelindo II tidak melakukan intervensi berlebihan, karena akuisisi sepenuhnya kebijakan Krakatau Steel selaku pemegang saham, yang juga mempertimbangkan kelangsungan bisnis baja kedepannya.
“Memang ada pembahasan, tapi sampai saat ini belum ada keputusan. Ada tiga rencana kerjasama yang sempat dibahas, tapi yang paling memungkinkan sepertinya equity participation, tapi kita tetap ingin mayoritas. Pelindo II gak bisa atur-atur kita,” tegas Tonno.
“Kita serahkan semua ke pemegang saham, jangan lah lempar wacana ini itu, jadi kesannya sangat intervensi mereka (Pelindo II-red). Pemegang saham kita sedang mengkaji, untuk kepentingan jangka panjang bisnis baja,” pungkasnya. (*/Adv)
