JAKARTA – Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dalam kunjungannya ke Indonesia berupaya mengangkat isu mengenai krisis global yang menyangkut sampah plastik di laut. Melalui siaran pers yang diterima media, Rabu (4/7/2018), Kim akan berkunjung ke Bali untuk meningkatkan kesadaran umum tentang tantangan akibat sampah laut berupa plastik.
Menurut Bank Dunia, sampah laut plastik telah menjadi krisis global. Indonesia berada di urutan kedua setelah China dalam masalah plastik laut.
Mikroplastik dalam rantai makanan menjadi perhatian khusus mengingat pentingnya meningkatkan konsumsi protein ikan untuk ikut mengatasi masalah kekerdilan pada anak di Indonesia. Selain itu, Kim juga akan mengamati persiapan untuk Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia (AM IMF-WBG) yang akan diselenggarakan pada Oktober 2018.
“Kami berterima kasih kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia yang menjadi tuan rumah pertemuan tahunan kali ini. Acara ini akan semakin mengangkat keramahan bangsa Indonesia juga peran negara ini di tingkat internasional,” kata dia.
Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia 2018 diharapkan membawa 15 ribu hingga 20 ribu peserta ke Bali untuk membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi internasional dan keuangan. Pertemuan juga akan berfungsi menampilkan prestasi pembangunan Indonesia kepada dunia.
Sementara Menko Maritim RI, Luhut Pandjaitan mengatakan, kunjungan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim ke Indonesia kali ini diharapkan dapat memperkuat komitmen pemerintah dengan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia dalam memerangi sampah plastik. Indonesia berencana bisa mengurangi 70 persen sampah plastik pada tahun 2025 nanti.
Kim akan diundang untuk mengunjungi Balai Pengelolaan Hutan Mangrove dan melakukan diskusi roundtable tentang sampah dan penanganannya dengan beberapa Menteri, seperti Menteri Keuangan, Menteri PUPR, dan Menteri Desa.
“Sampah ini masalah serius, untuk menanganinya membutuhkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pemerintah sedang mempersiapkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penanganan sampah nasional. Jika sudah ada Perpres, kita akan ajukan anggaran untuk program ini dalam rancangan perubahan APBN 2018,” ucap Luhut, Rabu (4/7/2018).
Bank Dunia saat ini akan menjalankan proyek Dana Perwalian Kemaritiman Indonesia (Indonesia Oceans Multi Donor Trust Fund) yang memberikan dukungan strategis terhadap seluruh Agenda Kelautan Indonesia. Dukungan yang diberikan antara lain mendukung perbaikan terhadap perencanaan, koordinasi, kebijakan dan pendanaan strategi kelautan Indonesia.
Kedua, mendukung upaya pengurangan limbah plastik yang diwujudkan dalam Rencana Aksi Nasional Pengurangan Sampah Plastik. Ketiga, mendukung ketahanan daerah pesisir dan sumber daya laut. Dana Perwalian ini dikelola oleh Bank Dunia, yang merupakan dana hibah dari Norwegia dan Denmark, masing-masing berjumlah 1.4 juta dolar AS dan 875 ribu dolar AS.
Dana ini bertujuan menciptakn sinergi dengan program sejenis lainnya di bawah Bank Dunia dan mitra pembangunan lainnya, termasuk dalam meningkatkan pengelolaan sampah di berbagai kota di Indonesia.
Badan ini juga menjalankan Proyek Pengelolaan Sampah Padat Bank Dunia (National Municipal Solid Waste Management Project) yaitu memberikan dukungan kepada Kementerian Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum serta Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan program pengelolaan sampah senilai 1.2 miliar dolar AS yang sebagian besar akan didanai oleh pemerintah pusat dan daerah. Program ini diharapkan dapat menarik investasi pihak swasta senilai 1.5 miliar dolar AS.
Pada program yang akan berlangsung selama enam tahun ini, diharapkan sekitar 30 kota di Indonesia dapat mencapai sistem pemungutan, pengelolaan dan pembuangan sampah yang lebih baik, dan secara keseluruhan dapat mengurangi jumlah sampah yang mengalir ke laut, khususnya sampah plastik. (*/Republika)
