Wamenhaj Arab Saudi Kunjungi Kantor Haji Indonesia, Tawarkan Kompensasi Jaminan Fasilitas di Mina

MAKKAH – Pemerintah Arab Saudi menawarkan skema kompensasi berupa jaminan fasilitas di Mina bagi jemaah haji Indonesia.

Kompensasi ini merupakan bagian dari skema dan upaya mengatasi kepadatan yang selama ini terjadi di kawasan Mina saat puncak ibadah haji.

Tawaran itu mengemuka dalam pertemuan antara Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Dr. Fatah Al-Mashat, dengan jajaran Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia di Kantor Urusan Haji Indonesia Daerah Kerja (Daker) Makkah, Kamis (4/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan jemaah, sekaligus mencari solusi atas tingginya kepadatan di kawasan Armuzna yang meliputi Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah keterbatasan lahan di Mina yang setiap tahun menampung jutaan jemaah haji dari berbagai negara.

Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya terkait keselamatan dan kenyamanan jemaah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa pemerintah Arab Saudi menawarkan kemungkinan penambahan jaminan fasilitas di Mina, apabila Indonesia bersedia menerapkan skema tanazul atau pemulangan lebih awal sebagian jemaah ke hotel di Makkah setelah menyelesaikan rangkaian wajib haji.

“Mina itu sangat terbatas, hanya sekitar belasan hektar. Pihak Saudi menyampaikan kalau bisa di-tanazul-kan 50%, mereka akan mempertimbangkan untuk meminta jaminan di Mina,” ujar Dahnil kepada Media Center Haji, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, usulan tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui pembahasan teknis dan operasional yang lebih mendalam antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.

Kementerian Haji dan Umrah RI akan melakukan berbagai perhitungan untuk memastikan penerapan skema tanazul dapat berjalan optimal, tanpa mengurangi kesempurnaan pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah Indonesia.

“Ke depan kita akan bekerja bareng dengan Kementerian Haji Arab Saudi untuk mempersiapkannya sejak awal,” imbuh Dahnil.

Selain membahas pengelolaan jemaah di Mina, kedua negara juga menyoroti pentingnya peningkatan aspek kesehatan jemaah sebagai bagian dari upaya menekan angka kematian selama pelaksanaan ibadah haji.

Pemerintah Indonesia berencana memperketat penerapan standar istitha’ah kesehatan sejak proses seleksi jemaah di dalam negeri.

Kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen bersama untuk memastikan hanya jemaah yang memenuhi syarat kesehatan yang diberangkatkan ke Tanah Suci.

“Kasus-kasus seperti demensia dan komorbid yang berpotensi meningkatkan mortalitas akan kita kurangi. Skrining di dalam negeri akan jauh lebih ketat,” ucap Dahnil.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah reformasi dalam pengelolaan keuangan haji guna memperkuat keberlanjutan dana haji di tengah kemungkinan bertambahnya kuota jemaah Indonesia pada masa mendatang.

Saat ini, proses revisi Undang-Undang Keuangan Haji tengah dibahas melalui koordinasi antara Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Sekretariat Negara.

Dahnil menilai pembenahan tata kelola keuangan haji perlu dilakukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat.

“Kita harus berani melakukan perubahan tata kelola keuangan haji agar lebih terbuka dan transparan. Sepulang darisini, saya bersama Pak Menteri akan menghadap Presiden Prabowo dan berkomunikasi dengan DPR. Kita harus ambil komitmen bersama untuk menyelamatkan tata kelola perhajian kita,” pungkasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Arab Saudi juga menyampaikan apresiasi terhadap berbagai langkah pembaruan yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto dalam pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

Selain itu, pihak Saudi turut memberikan pandangan terkait sistem penghargaan haji internasional yang dinilai masih memiliki unsur subjektivitas dan belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas beban kerja masing-masing negara penyelenggara haji. (*/Red/MCH-2026)