Faturohmi: Jangan Abaikan Aspek Historis Krakatau Steel

Dprd ied

CILEGON – Tidak adanya putera daerah Banten pada jajaran Direksi dan Komisaris di PT Krakatau Steel (KS) dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Rabu (18/4/2018) lalu, sejumlah elemen masyarakat menganggap hal itu sangat melukai dan menghina masyarakat Banten.

Kementerian BUMN dinilai mengabaikan aspek historis dan sosiologis masyarakat Banten, karena tidak melibatkan SDM lokal dalam pengelolaan pabrik baja nasional tersebut.

Kekecewaan juga seperti yang diutarakan oleh Ketua LSM FAKTA, Faturohmi, kepada wartawan faktabanten.co.id Sabtu (21/4/2018) malam.

“Dengan tidak adanya putera daerah Banten yang masuk pada jajaran direksi maupun komisaris jelas telah mengabaikan nilai-nilai historis serta tidak mengedepankan kearifan lokal,” ujar Faturohmi, Sabtu.

Berdirinya PT KS ini, merupakan hadiah dari pendiri bangsa kepada masyarakat Banten.

dprd tangsel

“Bahwa PT KS berdiri karena penghargaan Soekarno sebagai Presiden Pertama Republik Indonesia kepada rakyat Banten. Sebagai bentuk penghargaan terhadap Banten, Bung Karno membangun Pabrik Baja Trikora yang saat ini berganti nama Krakatau Steel. Hal tersebut sebagai bentuk penghargaan yang setimpal dari Bung Karno terhadap rakyat Banten atas kontribusi masyarakat terhadap pembangunan tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Kang Fat ini, menyatakan sikap. Namun ia juga menjelaskan akan rasa memiliki (sense of belonging) masyarakat Banten terhadap PT Krakatau Steel yang cukup tinggi, sehingga tidak selayaknya masyarakat Banten diabaikan oleh Pemerintah yang dalam hal ini Menteri BUMN.

Berikut pernyataan sikap dari LSM FAKTA menyikapi hasil RUPST PT Krakatau Steel;

1. Menuntut agar Pemerintah/Menteri BUMN mengakomodir putra daerah terbaik Banten untuk masuk jajaran direksi KS, dan Pemerintah hendaknya menghargai nilai-nilai historis dan kearifan lokal.

2. Menolak jajaran direksi yang saat ini sudah ditetapkan, dan menuntut agar pemegang saham mayoritas yang dalam hal ini Kementerian BUMN untuk meninjau ulang kebijakan tersebut.

“Pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap Banten,” tegas Kang Fat. (*/Ilung)

Golkat ied