JAKARTA – Pemerintah Arab Saudi diketahui mulai melonggarkan protokol kesehatan Covid-19 seiring dengan pencabutan stiker jaga jarak di Masjidil Haram, mulai Minggu (17/10/2021). Kebijakan itu diklaim telah mempertimbangkan penurunan kasus covid-19 yang signifikan di Arab Saudi.
Sejumlah kebijakan baru mengenai tata cara beribadah ini diterapkan di Masjidil Haram Makkah, dan Masjid Nabawi di Madinah. Dilansir dari cuitan Twitter media lokal Haramain Sharifain @HaramainInfo stiker penanda jaga jarak mulai dihilangkan.
“Aturan jaga jarak sudah berakhir di Masjid Al Haram,” cuit Haramain, Minggu (17/10).
“Ini penampakan indahnya Masjid Al Haram setelah stiker jaga jarak dan batas dicabut,” tulis akun tersebut.
Akun terferifikasi itu juga menyatakan dengan adanya pelonggaran tersebut, layanan lain di Masjidil Haram pun ditingkatkan kembali.
“Mengingat pelonggaran pembatasan besar dan kembalinya kapasitas penuh kehadiran di Masjid Al Haram, layanan termasuk distribusi air Zamzam akan ditingkatkan,” tulis akun Haramain.
Pemerintah Arab Saudi sebelumnya memberlakukan kapasitas penuh di kedua tempat ibadah tersebut. Tetapi, aturan itu ditujukan untuk para jemaah yang sudah menerima dua dosis vaksin covid-19.
Berdasarkan Worldometers, per Minggu hari ini terdapat penambahan 45 kasus Covid-19 baru di Arab Saudi, di mana 2 kasus kematian, dan 41 kasus sembuh. Secara kumulatif, kasus covid-19 di Arab Saudi mencapai 547.890 kasus.
Terkait dengan kebijakan umrah, pemerintah Arab Saudi juga bakal mengizinkan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk pergi umrah. Namun, untuk tanggal pastinya belum bisa dipastikan karena masih dalam tahap pematangan.
Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Firman M Nur menyebutkan bahwa pihaknya tengah mengumpulkan data jamaah.
“Dalam beberapa hari terakhir ada edaran dari Dirjen PHU [Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah] tentang pengumpulan data, kami dukung kegiatan tersebut karena penting untuk melihat peta berapa jamaah yang tertunda dan statusnya gimana? apa sudah vaksin belum sehingga bisa memprioritaskan jamaah yang sudah terdaftar untuk berangkat,” katanya kepada CNBC Indonesia, Selasa (12/10/21).
Bagi jamaah yang akan berangkat umrah, maka perlu menyelesaikan beberapa syarat administrasi, termasuk dalam hal vaksinasi.
Walau tidak menutup kemungkinan jumlah jamaah yang akan berangkat berkurang dari yang semestinya umrah pada awal tahun lalu.
“Jemaah tertunda 62 ribu orang dan ada data yang diminta, berapa dari mereka yang membatalkan, itu nggak menutup kemungkinan dengan masa tunggu 2 tahun banyak yang sudah membatalkan juga, walau nggak semua bisa dibatalkan karena banyak dari dana mereka yang sudah dibayar ke pihak ketiga, misal deposit airlines, deposit hotel, deposit transportasi, dan lain-lain,” sebut Firman.
Ia menyebut sudah banyak jamaah yang menghubungi kapan pemberangkatan selanjutnya direncanakan.
Namun semua masih menunggu kebijakan pasti dari pemerintah. Dia mengatakan dapat dipastikan jamaah-jamaah tersebut harus memenuhi kewajiban vaksinasi dulu.
“Masalah vaksinasi, kita masih banyak yang menggunakan Sinovac, Sinopharm dan di Saudi nggak termasuk yang direkomendasikan walau Konsul haji (bilang) bisa dengan tambahan booster, makanya saat ini komunikasi aktif dengan Kemenkes untuk memastikan kesediaan booster untuk calon jamaah yang akan berangkat,” sebutnya. (*/CNBC)
