LEBAK – Ketegangan di pucuk kepemimpinan Kabupaten Lebak kian menjadi sorotan publik. Di tengah berkembangnya isu pemakzulan, DPRD Lebak mengambil langkah berbeda dengan mendorong rekonsiliasi dan membuka ruang dialog antara Bupati dan Wakil Bupati agar konflik tidak berlarut.
Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Juwita Wulandari, berencana memfasilitasi pertemuan antara Bupati dan Wakil Bupati sebagai upaya meredam dinamika yang kian memanas dalam beberapa waktu terakhir.
Langkah ini dinilai strategis untuk mengembalikan stabilitas pemerintahan daerah, sekaligus memastikan roda birokrasi tetap berjalan optimal di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap hubungan kedua pimpinan tersebut.
Menurut Juwita Wulandari, pasangan kepala daerah sejatinya memiliki pijakan visi yang sama sejak awal pencalonan, yakni mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun dalam praktiknya, komunikasi di antara keduanya disebut tidak selalu berjalan selaras.
Ia mengingatkan bahwa perbedaan pandangan merupakan hal lumrah dalam kepemimpinan.
Namun, perbedaan tersebut tidak boleh berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang berpotensi mengganggu pelayanan publik dan memperlambat pembangunan daerah.
“Perbedaan itu wajar, tapi jangan sampai menjadi konflik yang berdampak luas. Kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama,” ujarnya kepada awak media, Selasa (31/3/2026).
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa masa kepemimpinan yang masih cukup panjang seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi, bukan memperlebar jarak.
Oleh karena itu, rekonsiliasi dianggap sebagai langkah penting untuk menyatukan kembali arah kebijakan.
Juwita Wulandari juga mengajak kedua pemimpin daerah untuk kembali pada komitmen awal, yakni membangun Lebak secara bersama-sama dengan mengedepankan prinsip kebersamaan dan profesionalitas.
Menurutnya, nilai rukun yang menjadi bagian dari visi daerah tidak boleh hanya menjadi slogan, melainkan harus tercermin dalam praktik kepemimpinan sehari-hari.
Inisiatif DPRD untuk mempertemukan kedua pimpinan daerah diharapkan menjadi titik awal meredanya ketegangan politik di Lebak.
Dengan komunikasi yang lebih terbuka, stabilitas pemerintahan dapat terjaga dan agenda pembangunan tetap berjalan demi kepentingan masyarakat luas. (*/Sahrul).
