LEBAK – Pemerintah terus mendorong efisiensi anggaran di berbagai sektor, termasuk perjalanan dinas pejabat negara.
Menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) terkait penghematan anggaran, DPRD Kabupaten Lebak menyatakan dukungan terhadap pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.
Wakil Ketua III DPRD Lebak, Agil Zulfikar, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah positif dalam memastikan anggaran daerah digunakan secara lebih efektif.
Menurutnya, pengurangan alokasi perjalanan dinas bukan masalah besar, selama anggaran tersebut dialihkan untuk kepentingan masyarakat.
“Kami di DPRD Lebak tidak keberatan dengan pemangkasan ini. Justru, ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk lebih fokus pada program yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Perjalanan dinas memang penting, tetapi harus proporsional dan berdampak nyata,” ujar Agil kepada Fakta Banten, Senin (10/2/2025).
Dengan adanya pengurangan anggaran perjalanan dinas, Agil berharap dana yang dihemat dapat dialokasikan untuk sektor-sektor yang lebih mendesak, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Ia menekankan bahwa prioritas utama adalah kesejahteraan masyarakat Lebak.
“Lebih baik anggaran tersebut kita gunakan untuk perbaikan jalan rusak, bantuan UMKM, atau peningkatan layanan kesehatan. Ini akan lebih dirasakan manfaatnya oleh warga,” terangnya.
Dukungan terhadap efisiensi anggaran ini juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam menata keuangan negara agar lebih tepat sasaran.
Pemangkasan perjalanan dinas dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan pemborosan dan memastikan setiap rupiah digunakan secara optimal.
Meskipun anggaran perjalanan dinas dikurangi, Agil menegaskan bahwa tugas dan fungsi DPRD tidak akan terganggu.
Ia menyebut bahwa di era digital saat ini, banyak pertemuan dan koordinasi yang bisa dilakukan secara virtual tanpa harus menghabiskan biaya besar untuk perjalanan ke luar daerah.
“Teknologi memungkinkan kita tetap produktif tanpa harus sering bepergian. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi bisa dilakukan melalui video conference, sehingga anggaran bisa lebih hemat,” jelasnya.
Keputusan ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain untuk lebih bijak dalam menggunakan anggaran.
Dengan efisiensi yang tepat, Kabupaten Lebak bisa semakin maju tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
“Kita harus menunjukkan bahwa pejabat daerah bisa bekerja lebih efektif tanpa menghamburkan anggaran. Ini bukan soal pemangkasan semata, tetapi tentang tanggung jawab moral dalam mengelola keuangan negara,” tutup Agil. (*/Sahrul)
