LEBAK – Menghadapi potensi krisis air bersih akibat musim kemarau yang diprediksi melanda Juni hingga Agustus 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak mengambil langkah antisipatif dengan mengusulkan pembangunan delapan sumur bor ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Langkah ini diambil menyusul pengalaman tahunan di mana sejumlah wilayah di Lebak selalu mengalami kesulitan akses air bersih saat kemarau tiba.
Kepala BPBD Lebak, Febby Rizky Pratama, mengatakan pengajuan sumur bor ditujukan untuk daerah-daerah rawan kekeringan, terutama di Kecamatan Sajira dan Leuwidamar.
“Delapan titik sumur bor sudah kami ajukan ke BNPB. Ini bagian dari mitigasi dini karena dua kecamatan itu hampir setiap musim kemarau menghadapi kendala serupa,” ujar Febby saat dikonfirmasi, Minggu (25/5/2025).
Menurutnya, meskipun saat ini belum ada laporan resmi dari masyarakat terkait krisis air bersih, namun langkah persiapan tetap dilakukan.
BPBD juga telah menyiagakan armada tangki air untuk distribusi darurat jika kondisi kekeringan mulai dirasakan warga.
“Situasi memang masih relatif aman, tapi kita tidak ingin terlambat. Lebih baik bersiap sejak awal, terutama menghadapi dampak lanjutan seperti kekeringan lahan pertanian,” tambahnya.
Febby menjelaskan, berdasarkan laporan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak kemarau di Lebak diperkirakan terjadi pada Agustus 2025.
Oleh karena itu, kata dia, semua perangkat kewaspadaan akan dimaksimalkan sebelum krisis benar-benar datang.
“Kami juga terus berkoordinasi dengan camat dan kepala desa untuk mendeteksi lebih dini kebutuhan air bersih masyarakat. Harapannya, masyarakat tidak sampai mengalami kesulitan ekstrem saat musim kemarau berlangsung,” tandas Febby.
Langkah proaktif BPBD ini menunjukkan komitmen Pemkab Lebak dalam melindungi warganya dari risiko bencana yang berulang, serta memastikan bahwa hak atas air bersih tetap terjaga, khususnya di tengah ancaman iklim yang semakin ekstrem. (*/Sahrul).
