LEBAK – Masyarakat Desa Karya Jaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak mengeluhkan pungutan sebesar Rp210 ribu untuk program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) yang dilakukan petugas PTSL dari desa setempat.
Salah seorang warga Karya Jaya yang enggan disebutkan namanya mengatakan, terkait program PTSL yang telah disosialisasikan sebelumnya oleh Badan Pertanahan nasional (BPN) Kabupaten Lebak, menyebutkan bahwa biaya pembuatan sertifikat tanah melalui program PTSL sesuai SKB Menteri hanya sebesar Rp150 ribu. Sehingga, jika dalam perjalanannya ditemukan biaya lebih dari Rp150 ribu, hal tersebut merupakan pungutan liar yang sudah menyalahi aturan dan melanggar hukum.
“Kami tidak mengerti kenapa biaya membengkak menjadi Rp210 ribu, dan kita diminta membayar di muka,” kata warga, Rabu (12/2/2020).
Menurutnya, dia bersama warga lain pernah menanyakan perihal pungutan sebesar Rp210 ribu tersebut kepada pihak desa dan petugas PTSL. Namun, pihak desa dan petugas malah tidak terima dan marah.
“Kita hanya sekedar mengklarifikasi terkait pungutan Rp210 ribu, karena pada saat sosialiasi hanya Rp150 ribu sesuai aturan, malah kami dianggap provokator,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Karya Jaya menyatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada warga, karena desa tidak ikut menentukan dana program PTSL yang menentukan adalah petugas PTSL yang telah dibentuk dengan warga melalui hasil musyawarah bersama.
“Kami tidak menampik adanya dana yang diminta ke warga oleh petugas, karena dana tersebut untuk kepentingan proses untuk pengajuan program PTSL,” tuturnya.
Lanjutnya, dana yang diminta tersebut diantaranya untuk administrasi lahan warga yang dijualbelikan sebelumnya tanpa ada dokumen apapun dari desa. Sehingga, bagi warga yang ingin ikut program PTSL harus melengkapi persyaratan.
“Banyak lahan warga yang sudah beralih kepemilikan, namun mereka tidak mengurus akta jual beli, sehingga kami minta lebih untuk biaya tersebut bukan hanya biaya program PTSL saja,” ungkap Urip. (*/Lbk1)
