JAKARTA–Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi capaian Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah terbentuk di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Total 552 TPAKD diklaim telah menyalurkan pembiayaan melawan rentenir hingga Rp64,8 triliun.
Namun di balik klaim sukses tersebut, Provinsi Banten dan seluruh kabupaten/kota di dalamnya tak satu pun masuk dalam daftar penerima TPAKD Award 2026 yang diumumkan OJK dalam Rakornas TPAKD di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Apresiasi Presiden itu disampaikan langsung dalam Rapat Koordinasi Nasional TPAKD 2026. Presiden menyebut penyaluran kredit rakyat sebagai prestasi bersama.
“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” kata Prabowo melansir siaran pers OJK.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi melaporkan, hingga Oktober 2026, program unggulan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) telah menyalurkan Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur.
Sementara Kredit Sektor Prioritas menyalurkan Rp5,41 triliun kepada 103 ribu debitur.
Presiden juga meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) berdasarkan PP No. 42/2026 dan berjanji akan menyalurkan pembiayaan Rp400 triliun tahun depan untuk petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Di tengah capaian nasional tersebut, Banten absen dari penghargaan. OJK memberikan TPAKD Award 2026 kepada 15 daerah terbaik, dan tidak ada nama Banten.
Untuk tingkat Provinsi terbaik, pemenangnya adalah:
– Wilayah Sumatera: Sumatera Selatan
– Jawa-Bali: DKI Jakarta
– Kalimantan: Kalimantan Barat
– Sulawesi: Sulawesi Selatan
– Nusa Tenggara, Maluku, Papua: Maluku
Untuk tingkat Kabupaten terbaik diraih Deli Serdang, Bantul, Tabalong, Kepulauan Selayar, dan Lombok Timur. Tingkat Kota terbaik diraih Metro, Surabaya, Pontianak, Palu, dan Ambon.
Absennya Banten ini menjadi catatan, mengingat praktik rentenir berkedok koperasi dan pinjaman online masih marak ditemukan di wilayah Tangerang Raya, Serang, dan Lebak,
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam acara yang sama menegaskan komitmen pemerintah melanjutkan insentif fiskal bagi daerah yang inovatif dalam perluasan akses keuangan.
“Bapak Presiden berkenan hadir langsung di acara ini. Artinya memberikan perhatian yang sangat penting kepada program ini,” ujar Tito.
Adapun TPAKD merupakan tim yang dibentuk OJK bersama Pemda dan Bank Indonesia, tujuannya satu agar supaya warga di daerah gampang dapat akses keuangan yang legal, murah, dan aman, biar tidak terjerat rentenir.***
