JAKARTA –Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid buka suara terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat anak buahnya.
Nusron menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan siap membantu KPK sesuai ketentuan.
“Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan membantu proses yang ada di sini,” ujar Nusron dalam keterangan resmi, di Jakarta, dikutip Senin (21/9/2026).
Ia berharap kasus OTT tersebut menjadi momentum untuk mempercepat perbaikan pelayanan di internal Kementerian ATR/BPN.
Penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas.
“Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal Kantor Pertanahan,” katanya.
Di tengah proses hukum yang berlangsung, Nusron memastikan pelayanan pertanahan tidak terganggu. Sejumlah program percepatan layanan tetap berjalan sesuai target.
“Insyaallah tidak terganggu. Pelayanan tetap jalan. Peralihan Hak 10 hari tetap jalan. Pengukuran Terjadwal tetap jalan,” tegasnya.
Nusron juga menegaskan kerja sama yang telah diinisiasi Kementerian ATR/BPN dengan KPK sejak 22 Oktober 2025 akan terus berlanjut.
Kerja sama itu untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pelayanan pertanahan dan tata ruang, menjamin kepastian hukum, mengamankan aset daerah, serta mendukung peningkatan pendapatan daerah.
“Jalan terus. Tetap kita jalan (bersama KPK),” tuturnya.***