JAKARTA – Ledakan jumlah penduduk berusia muda dalam tahun-tahun
mendatang perlu dikelola dengan intervensi kebijakan lintas sektor yang sesuai. Hal ini penting untuk dilakukan guna mencegah terjadinya bencana demografi akibat dari buruknya pengelolaan penduduk usia muda.
Melihat urgensi dari intervensi kebijakan lintas sektor di bidang kepemudaan ini, Merial Institute berinisiatif untuk menyinergikan para stakeholder di bidang kepemudaan dan pemerintah di dalam sebuah forum diskusi yang bertajuk “Mencegah Bencana Demografi melalui Penyusunan RPJMN 2020 – 2024 Bidang Pembangunan Pemuda”.
Forum yang dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko PMK, Bappenas RI, Kemenpora,
dan BKKBN ini juga ditujukan untuk mendorong pemerintah agar menjadikan isu kepemudaan sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024.
“Bobus demografi tanpa disiapkan dengan baik akan berbalik menjadi bencana
demografi. Kami mendorong kerjasama lintas sektor agar isu ini masuk ke dalam
RPJMN 2020-20204,” ujar Arief Rosyid, Direktur Merial Institute dalam diskusi tersebut.
Upaya menjadikan isu kepemudaan sebagai prioritas ini tentu dilatarbelakangi oleh masih banyaknya permasalahan yang mendera pembangunan pemuda di Indonesia.
Masalah tersebut antara lain adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan
tingkat perkawinan anak yang juga masih tinggi serta rendahnya partisipasi pemuda
dalam penyusunan kebijakan kepemudaan.
Dalam diskusi, Bapak Arfan dari Bappenas RI juga menekankan betapa masalah-
masalah kepemudaan tersebut menjadi penyebab belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan. Dengan target peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang cukup ambisius sebanyak 6,17 poin di tahun 2024, tentu koordinasi kebijakan lintas sektor di bidang kepemudaan ini harus jauh ditingkatkan lagi.
Berbicara tentang IPP sendiri di dalam negeri yang sudah berjalan kurang lebih 4 tahun, ternyata didapati sebuah fakta yang cukup menarik. Bahwa provinsi yang dianggap performanya paling buruk dalam pembangunan kepemudaan selama 4 tahhn terakhir justru berada di pulau Jawa, pulau yang dinilai mendapatkan pembangunan infrastruktur paling banyak dibandingkan pulau-pulau lainnya.
“Berdasarkan data yang ada dalam IPP, Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan menuai capaian yang paling tidak baik dan mencapai titik nadirnya di tahun 2018, dimana Jawa Barat menempati posisi paling buncit dalam pembangunan kepemudaan,” jelas Esa, Karo Perencanaan Kemenpora.
Selain membicarakan IPP dan juga RPJMN di bidang kepemudaan, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan juga menjadi perhatian dari para pembicara.
“Selama beberapa tahun terakhir, sebagai Kementerian Koordinator yang mengawasi, kami menilai memang pelaksanaan Perpres ini masih belum maksimal,” ujar Alfredo Sani Kemenko PMK.
Banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dikebut hingga akhir tahun 2019 ini untuk
memastikan nasib para pemuda Indonesia ke depan. Apakah pemuda Indonesia akan
menjadi batu lompatan kemajuan besar bagi bangsa ini atau justru menjadi petaka, semua bergantung pada sikap kita hari ini. (*/Red)
