Anindya Bakrie: Transisi Menuju Ekonomi Hijau Butuh Kolaborasi Erat Pemerintah dan Dunia Usaha

MAGELANG – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Kadin Indonesia Institute (KII) menggelar Go-See and Pitch Trip ke PT VKTR Sakti Industries dengan mengusung tema “Industri Hijau, Ekonomi Berdaulat: Kadin Indonesia Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8% Berbasis Industri Hijau” di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (28/8/2026).

Agenda ini menjadi bagian dari program Go-See and Pitch yang diinisiasi KII untuk mempertemukan calon pemasok (supplier) dengan calon pembeli (buyer) dari kalangan dunia usaha.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyampaikan apresiasi kepada Menteri Lingkungan Hidup RI/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Menurut Anin sapaan akrabnya, kehadiran pemerintah menunjukkan bahwa transisi menuju ekonomi hijau membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha.

“Tema kita hari ini, ‘Industri Hijau, Ekonomi Berdaulat’, menurut saya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, dan pada saat yang sama memastikan pertumbuhan tersebut semakin berkelanjutan,” kata Anin.

Anin mengatakan Indonesia saat ini berada di tengah perubahan besar dalam rantai pasok global, transisi energi, perkembangan teknologi, dan pola investasi dunia.

Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat perekonomian melalui investasi dan hilirisasi, transisi energi, penguatan rantai nilai dan UMKM, pembangunan infrastruktur dan logistik, serta optimalisasi kerja sama perdagangan internasional.

“Indonesia tidak hanya berpotensi sebagai pasar, tetapi juga sebagai basis produksi, inovasi, dan penciptaan nilai tambah di kawasan,” ujar Anin.

Dalam konteks tersebut, Anin menegaskan komitmen Kadin Indonesia untuk terus mendorong semangat Indonesia Incorporated, sejalan dengan pendekatan yang kerap disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, konsep tersebut menempatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sebagai satu kesatuan dalam membangun kekuatan ekonomi nasional.

“Pemerintah menyediakan regulasi yang tegas, kepastian pasar, dan komitmen jangka panjang. Dunia usaha membawa investasi, inovasi, dan kesediaan mengambil risiko produktif. Sementara akademisi menghadirkan riset terapan yang dapat dihilirkan ke industri serta menyiapkan talenta,” jelas Anin.

Menurut Anin, kegiatan di PT VKTR Sakti Industries merupakan gambaran nyata penerapan konsep Indonesia Incorporated. Melalui Kadin Indonesia Institute, Kadin terus mendorong riset, diskusi, dan dialog mengenai berbagai isu strategis, termasuk transisi energi, kendaraan listrik, keberlanjutan, dan pengembangan industri.

Pemilihan PT VKTR Sakti Industries sebagai lokasi kegiatan juga sejalan dengan fokus Kadin Indonesia dalam mendorong pengembangan industri hijau dan penguatan ekosistem kendaraan listrik nasional.

PT VKTR Sakti Industries merupakan perusahaan yang mengembangkan fasilitas perakitan kendaraan listrik nonkomersial berbasis lokal di Indonesia.

“Kami juga melalui Kadin Net Zero Hub mendorong dunia usaha untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapan dalam menghadapi transisi menuju ekonomi rendah karbon. Sementara melalui Kadin Global Engagement Office, kami membawa narasi elektrifikasi Indonesia ke panggung internasional untuk terus membuka peluang investasi, teknologi, dan kolaborasi global yang dapat memperkuat kapasitas industri Indonesia,” kata Anin.

Anin menilai kunjungan lapangan seperti Go-See and Pitch Trip penting karena memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk tidak hanya membahas konsep, tetapi juga melihat secara langsung penerapan teknologi dan pengembangan industri di lapangan.

Lebih lanjut, Anin menyoroti pengelolaan sampah sebagai salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia.

Menurut Anin, kebijakan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste-to-energy tidak cukup hanya berfokus pada fasilitas pengolahan di tahap akhir, tetapi juga perlu memperhatikan proses pengumpulan dan pengangkutan sampah.

“Di sinilah terdapat sebuah simpul yang menurut kami sangat penting, yaitu armada pengangkut sampah yang rendah emisi. Kalau kita melihat ekosistem ini secara utuh, ada tiga agenda nasional yang dapat bergerak bersama,” kata Anin.

Pertama, dari sisi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Anin menilai pengembangan industri hijau dapat menciptakan rantai nilai baru di dalam negeri.

“Ketika industri kendaraan listrik berkembang, yang tumbuh bukan hanya perusahaan perakitan kendaraan, tetapi juga karoseri, komponen, teknologi, layanan purnajual, tenaga teknis, hingga berbagai pemasok dari sektor UMKM,” ujar Anin.

Karena itu, menurut Anin, pengembangan kendaraan listrik komersial perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat industri nasional sekaligus meningkatkan TKDN.

Kedua, dari sisi lingkungan hidup dan transisi energi. Elektrifikasi kendaraan komersial dinilai dapat menjadi bagian dari upaya Indonesia mengurangi emisi sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan.

Anin juga melihat adanya peluang ekonomi dari pengurangan emisi melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Dengan demikian, elektrifikasi armada persampahan dinilai dapat memberikan tiga manfaat sekaligus, yakni meningkatkan efisiensi operasional pemerintah daerah, membuka potensi pendapatan tambahan dari unit karbon, serta membantu mempercepat pencapaian target iklim nasional.

Ketiga, dari sisi pertumbuhan ekonomi. Anin mengakui salah satu tantangan dalam elektrifikasi adalah tingginya upfront cost atau kebutuhan investasi awal. Namun, perkembangan model bisnis seperti mobility-as-a-service membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai layanan tanpa harus menanggung seluruh beban investasi awal atau belanja modal (capital expenditure/CAPEX).

“Dengan demikian, yang menjadi perhatian bukan hanya harga kendaraan di awal, tetapi total efisiensi yang dapat diperoleh selama kendaraan tersebut beroperasi,” kata Anin.

Dalam kesempatan tersebut, Kadin Indonesia juga mengusulkan agar rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup mengenai kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dalam pelayanan pengelolaan sampah memuat kewajiban penggunaan truk kompaktor listrik bagi seluruh operator fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) nasional.

“Kewajiban ini akan mengubah Perpres 109/2025 dari arah menjadi realisasi. Regulasi ini juga akan menjadi green readiness Indonesia untuk memaksimalkan pemanfaatan perjanjian perdagangan Indonesia dengan negara lain, sekaligus mendukung Indonesia bersaing dengan Vietnam, Tailan, dan Tiongkok di pasar global,” ujar Anin.

Dari sisi dunia usaha, Anin menyampaikan tiga komitmen Kadin Indonesia. Pertama, mendorong investasi, hilirisasi, dan peningkatan kapasitas industri melalui pengembangan manufaktur kendaraan listrik komersial dalam negeri.

“Kedua, kepada perguruan tinggi, kami akan memperdalam hilirisasi riset ke industri. Talenta dan teknologi adalah dua sisi mata uang yang sama,” kata Anin.

Ketiga, Kadin Indonesia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan Indonesia Incorporated dalam bentuk aksi nyata.

“Bila ekosistem ini kita eksekusi secara utuh, dalam empat tahun ke depan Indonesia akan memiliki 100 persen armada persampahan listrik pada operator PSEL, 80 persen TKDN pada seluruh rantai nilai EV komersial, sekitar 10.000 green jobs baru dari ekosistem EV komersial, serta sekitar 3 juta ton CO₂ ekuivalen per tahun unit karbon yang dapat diperdagangkan di SRUK, dengan potensi pendapatan tambahan Rp300-700 miliar per tahun bagi ekosistem,” jelas Anin.

Anin menambahkan, Indonesia saat ini telah memiliki berbagai building blocks untuk membangun ekosistem industri hijau. Tantangan berikutnya adalah menghubungkan seluruh elemen tersebut agar dapat bekerja secara terintegrasi.

“Kita sudah punya semua building blocks-nya. Tantangan kita sekarang adalah menghubungkan seluruh building blocks tersebut menjadi satu ekosistem yang bekerja bersama. Jika kita berhasil, apa yang kita lihat hari ini di Magelang dapat menjadi model yang direplikasi di berbagai daerah di Indonesia,” terang Anin.

Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup RI/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengapresiasi PT VKTR Sakti Industries sebagai pionir pabrik perakitan kendaraan komersial listrik berbasis Completely Knocked Down (CKD) pertama di Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kehadiran fasilitas perakitan ini dinilai strategis untuk memperkuat kapasitas manufaktur dalam negeri, mendorong efisiensi energi, mempercepat transfer teknologi, serta meningkatkan TKDN.

“Dari total sekitar 172,9 juta kendaraan bermotor yang ada di Indonesia saat ini, populasi kendaraan listrik baru mencapai sekitar 274,8 ribu unit atau 0,16 persen. Angka ini menunjukkan ruang peluang transformasi yang masih sangat besar bagi industri nasional,” kata Jumhur.

Namun, ia mengingatkan bahwa transisi ke kendaraan listrik bukan sekadar mengganti mesin berbahan bakar fosil, melainkan membangun ekosistem industri yang mencakup riset, rantai pasok, baterai, hingga daur ulang berbasis ekonomi sirkular.

Selain kesiapan teknologi, Jumhur menggarisbawahi pentingnya aspek kesiapan dan integrasi sosial (social preparation dan social integration) serta keselamatan kerja (Zero Accident).

“Pembangunan industri harus berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan guna memperoleh social license to operate dan mencegah konflik sosial,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jumhur menyoroti penerapan Peraturan Menteri LH/BPLH Nomor 7 Tahun 2025 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) yang mendorong dunia usaha menerapkan konsep Beyond Compliance. Melalui regulasi dan penerapan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) ini, perlindungan lingkungan hidup diubah dari cost center menjadi value creator yang meningkatkan daya saing industri di pasar global.

“Mari “tobat ekologis” dengan mengubah paradigma pembangunan dari eksploitasi menuju keberlanjutan demi menyongsong visi Indonesia Emas 2045,” pungkas Jumhur.***