JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia resmi memulai rangkaian agenda pemeriksaan bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melalui pelaksanaan Entry Meeting Pemeriksaan Semester II Tahun 2026 yang digelar di Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta, pada Selasa (8/9/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat, beserta Tim Pemeriksa BPK RI, serta jajaran Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kemenhaj.
Pemeriksaan BPK RI pada Semester II Tahun 2026 berfokus pada dua objek pemeriksaan utama, yakni Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 M serta Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 M.
Sekretaris Jenderal Kemenhaj, Teguh Dwi Nugroho, menegaskan menegaskan bahwa audit ini merupakan bagian penting dari perbaikan tata kelola penyelenggaraan haji.
”Bagi kami, audit BPK RI bukan sekadar formalitas, melainkan sarana evaluasi berkelanjutan untuk menyempurnakan tata kelola keuangan sekaligus meningkatkan mutu layanan kepada jemaah,” ujar Teguh dalam sambutannya.
Teguh juga menginstruksikan seluruh jajaran satuan kerja (satker) dan unit terkait di lingkungan Kemenhaj untuk bersikap kooperatif dan responsif dalam mendukung kelancaran tim audit.
“Saya instruksikan seluruh jajaran bersikap kooperatif dan transparan. Sampaikan dokumen serta data yang diminta secara cepat dan akurat, serta tunjuk narahubung (Liaison Officer) di setiap unit agar koordinasi berjalan lancar,” tegasnya.
Mengingat kompleksitas operasional haji yang mencakup wilayah kerja di tingkat pusat, daerah, hingga layanan luar negeri di Arab Saudi, Kemenhaj berkomitmen untuk memberikan pendampingan serta penjelasan komprehensif selama proses audit berjalan.
Melalui sinergi pemeriksaan ini, Teguh pun berharap seluruh rangkaian audit berlangsung lancar, objektif, dan menghasilkan rekomendasi konstruktif demi mewujudkan tata kelola perhajian Indonesia yang semakin akuntabel, transparan, dan profesional. ***
