JAKARTA – Setelah Badan Keamanan Laut (Bakamla) mencegat sebuah kapal survei milik China di perairan Selat Sunda, Rabu (13/1/2021). Menteri Pertahanan Prabowo Subianto nampak belum mengambil sikap tegas.
Apalagi untuk melayangkan nota protes. Mengindikasikan bahwa posisi negara Indonesia dalam keadaan lemah menghadapi negara komunis itu.
Hal itu diungkapkan pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran dilansir dari RMOL, Kamis (21/1/2021).
“Bungkamnya Prabowo karena pemerintah nampak berhati-hati menyikapi masuknya kapal survei milik China itu. Indikasi bahwa posisi Indonesia lemah menghadapi Tiongkok,” ujar Andi.
Andi menduga Prabowo dan pemerintah nampak diam karena berkaitan dengan kepentingan Tiongkok. Seharusnya, Prabowo bereaksi tegas.
“Untuk kasus pelanggaran di Selat Sunda itu ada indikasi pelanggaran kedaulatan negara, Prabowo sejatinya bereaksi tegas. Bersama dengan Kemenlu atas nama pemerintah melayangkan nota protes kepada Tiongkok, minimal memanggil Duta Besar Tiongkok,” demikian kata Andi Yusran
Lebih lanjut Andi melihat, diamnya negara menyikap masuknya kapal China mengindikasikan bahwa posisi negara Indonesia dalam keadaan lemah.
Padahal, kata Andi bisa saja China memang sengaja menguji rezim saat ini dengan melihat reaksi pemerintah ketika ada sebuah kapal negara lain masuk ke perairan Indonesia.
“Ini adalah preseden buruk dan bisa jadi dikemudian hari pelanggaran kedaulatan yang serupa dengan kasus Selat Sunda akan kembali terjadi. Tiongkok sesungguhnya sedang ‘menguji’ rezim,” pungkasnya. (*/RMOL)
