Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan di Al Azhar BSD Diusut Kemnaker, Guru Minta Kepastian Hukum

TANGERANG – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI masih melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan yang dilaporkan guru Yayasan Muslim BSD atau Al Azhar BSD.

Perkembangan kasus tersebut mencuat setelah utusan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mendatangi kantor Kemnaker RI bersama sejumlah guru dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Harapan Rakyat, Sabtu (14/11/2026).

Kedatangan mereka bertujuan meminta kejelasan tindak lanjut laporan pengaduan dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan di lingkungan Yayasan Muslim BSD.

Rombongan diterima Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Binariksa Kemnaker RI beserta jajarannya.

Dalam pertemuan tersebut, Ditjen Binariksa meminta tambahan waktu untuk melanjutkan proses pemeriksaan.

Kemnaker juga menyampaikan rencana mengundang guru yang melaporkan kasus tersebut untuk mengikuti pertemuan klarifikasi dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Said Iqbal telah meminta agar pengawas ketenagakerjaan memberikan tenggat waktu pemeriksaan selama satu minggu dan menerbitkan nota pemeriksaan apabila ditemukan pelanggaran.

Salah seorang guru berinisial SPU, yang menjadi pelapor, mengungkapkan bahwa pengaduannya melalui kanal Lapor Menaker justru dinyatakan selesai oleh pengawas ketenagakerjaan.

Menurut SPU, pemberitahuan tersebut diterimanya melalui fitur percakapan (chat) pada kanal Lapor Menaker, Senin (9/11/2026).

Dalam pesan itu, pengawas ketenagakerjaan yang menerima disposisi pengaduan dari koordinator wilayah menyebut persoalan status hubungan kerja, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan pengakhiran hubungan kerja merupakan ranah Perselisihan Hubungan Industrial (PHI).

“Saya mendapatkan chat tersebut pada Senin (9/11/2026) saat membuka kanal Lapor Menaker. Ini pertama kali saya berkontak dengan pengawas ketenagakerjaan,” kata SPU.

Ia menjelaskan, telah tiga kali menyampaikan pengaduan melalui kanal tersebut. Laporan pertama dikirim pada 21 Agustus 2026 dan dinyatakan selesai pada 21 September 2026.

Namun, SPU mengaku tidak mendapatkan informasi mengenai proses maupun hasil pemeriksaan, meskipun telah beberapa kali mengirimkan pesan melalui fitur percakapan yang tersedia.

Pada laporan kedua, pengawas ketenagakerjaan yang sama baru memberikan balasan bersamaan dengan pemberitahuan bahwa pengaduan telah selesai.

Karena tidak memperoleh kejelasan, SPU kemudian kembali menyurati Penasihat Khusus Presiden dan Kemnaker untuk menyampaikan pengaduan lanjutan.

“Pertemuan hari ini adalah respons tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, advokat LBH Pijar Harapan Rakyat, Fairuz Lazuardi, menilai pengawasan norma ketenagakerjaan merupakan kewenangan tersendiri yang harus dijalankan secara independen dan tidak bergantung pada proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

Menurut Fairuz, penutupan laporan melalui kanal Lapor Menaker tanpa penjelasan transparan mengenai proses dan hasil pemeriksaan berpotensi mengabaikan kewenangan pengawas ketenagakerjaan dalam menegakkan aturan.

Ia juga menilai pelapor seharusnya mendapatkan ruang konfirmasi dan informasi yang memadai terkait tindak lanjut pengaduannya.

Fairuz merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Selain itu, ia menyinggung Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Secara administratif saja kita sudah dapat melihat jelas adanya pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan mengenai ketenagakerjaan,” kata Fairuz.

Ia mencontohkan sejumlah dugaan pelanggaran dalam hubungan kerja yang dialami SPU, mulai dari dugaan ketidaksesuaian PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap, penggunaan status masa percobaan (probation), hingga tidak ditemukannya dokumen PKWT.

Selain itu, terdapat dugaan pencatatan dan penandatanganan PKWT secara backdating maupun antidating.

Fairuz menyebut, selama lima bulan terakhir SPU yang kini berusia 36 tahun kehilangan jam mengajar, tidak lagi menerima upah, serta mengalami terputusnya jaminan sosial dan tunjangan profesi guru dari pemerintah.

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian pengawas ketenagakerjaan agar pekerja memperoleh perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum.

Ia menegaskan, penegakan norma ketenagakerjaan melalui mekanisme pengawasan dan proses pro-justitia merupakan hal berbeda dari penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Karena itu, pekerja yang berkepentingan langsung atau memiliki kedudukan hukum (legal standing) dinilai berhak memperoleh informasi dan salinan hasil pemeriksaan.

“Nota Pemeriksaan merupakan instrumen administratif untuk menyatakan ada atau tidaknya pelanggaran norma oleh pengusaha guna menegakkan kepatuhan hukum (compliance). Jika ada argumen bahwa Nota Pemeriksaan hanya untuk yang masih aktif, hal tersebut merupakan bentuk penciptaan batasan birokratis yang keliru dan melemahkan fungsi pelindungan negara terhadap pekerja,” tambahnya.

Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, meminta agar dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di Al Azhar BSD diperiksa secara objektif, menyeluruh, dan transparan.

Dalam keterangan tertulisnya, Said menyampaikan bahwa Kemnaker bersama pengawas pusat turut turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut.

Ia meminta agar nota pemeriksaan segera diterbitkan apabila ditemukan pelanggaran norma ketenagakerjaan.

Said menegaskan, persoalan yang dialami guru harus menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga pendidik.

“Guru adalah pilar pencerdasan bangsa. Jangan sampai mereka mendidik anak-anak tentang keadilan, tetapi bekerja tanpa kepastian hukum. Saya akan mengawal proses ini hingga para guru memperoleh kepastian, perlindungan dan keadilan yang semestinya,” terang Said.

Said Iqbal sendiri dilantik di Istana Negara pada 8 Juni 2026 sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.***