JAKARTA – PA 212, GNPF Ulama dan Front Persaudaraan Islam (FPI) menyerukan kepada umat Islam untuk mengibarkan bendera setengah tiang pada 30 September 2021 sebagai penghormatan terhadap para Pahlawan Revolusi yang gugur akibat peristiwa Gerakan 30 September atau G30S PKI.
Seruan itu telah dibenarkan oleh Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin dan Tim Advokasi Front Persaudaraan Islam, Aziz Yanuar, Jumat (17/9/2021).
“Tanggal 30 September 2021 kibarkan bendera Merah Putih setengah tiang untuk penghormatan kepada Pahlawan Revolusi,” bunyi salah satu poin seruan tersebut.
PA 212 cs menilai seruan untuk sebagai bagian kampanye menolak lupa terhadap peristiwa G30S. Kampanye itu diusulkan memiliki tema ‘Komunis Itu Nyata, Tolak Karena Kita Pancasila’.
Advert
Tak hanya itu, PA 212 cs juga mengajak masyarakat untuk menonton film berjudul Pengkhianatan G30S PKI dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Diketahui, film yang digarap oleh Perum Perusahaan Film Nasional (PPFN) dan dibiayai oleh Pemerintahan Soeharto itu banyak menimbulkan pro dan kontra, termasuk tudingan film tersebut sebagai alat propaganda.
PA 212 cs juga meminta untuk menggelar diskusi, simposium virtual hingga napak tilas dengan menghadirkan pelaku dan saksi sejarah G 30/S di pelbagai daerah. Tak lupa, mereka menyerukan untuk memanjatkan doa kepada para pahlawan dan keluarganya yang telah menjadi korban kekejaman G 30/S.
“Jihad melalui media sosial dan media online,” bunyi salah satu poin seruan tersebut.
Diketahui, topik terkait PKI dan paham komunisme di Indonesia kerap menjadi bahasan yang penuh kontroversi.
Peneliti sejarah Tragedi 1965 Grace Laksana sempat menilai upaya menjaga narasi dominan tentang kekejaman PKI dilakukan oleh orang-orang yang turut berperan dalam pembersihan anggota, simpatisan, dan warga yang dituding PKI.
Di sisi lain, orang yang distigma PKI merasa hal tersebut tidak benar dan tidak setuju dengan apa yang dikatakan negara.
Narasi dominan kekejaman PKI, kata dia, mulai dipertanyakan seiring berakhirnya rezim Orde Baru. Semakin banyak pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) yang berani memaparkan kekerasan pasca 1 Oktober 1965. (*/CNN)
