JAKARTA — “Ini sebuah upaya kontribusi GREAT Institute terhadap permasalahan bangsa yang tengah—dan mungkin akan kita hadapi ke depan seiring perkembangan geopolitik dunia,” kata Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Dr. Syahganda Nainggolan, membuka Focus GREAT Discussion (FGD) bertajuk “Tantangan Ketahanan Energi Indonesia di Tengah Turbulensi Geopolitik”, Rabu (1/4/2026) di Jakarta.
Nada itu bukan sekadar formalitas pembuka. Syahganda langsung mengaitkan forum ini dengan realitas global yang sedang bergolak.
“Tak bisa dimungkiri, saat ini dunia tengah menghadapi persoalan energi seiring perang di Timur Tengah. Kita lihat, negara-negara tetangga sudah mulai mengalami kenaikan harga BBM sebagai dampak langsung dari perang Iran–Israel–Amerika Serikat,” kata dia.
FGD yang dihadiri puluhan peserta itu mempertemukan sejumlah nama yang kerap muncul di ruang publik—dari ahli energi, ekonom, pejabat, hingga pelaku industri. Hadir antara lain Yudo Dwinanda Priaadi, Irwanuddin Kulla, Indra Kusumawardhana, Mohamad Fadhil Hasan, Kukuh Kumara, Ilham Rizqi Sasmita, Hari Budianto (Sekjen AISI—Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia), Mayjen TNI Priyanto, Pujo Widodo, Anggawira, hingga Sripeni Inten Cahyani yang bergabung secara daring. Diskusi dipandu peneliti GREAT Institute, Trisha Devita.
Paparan Tim Ekonomi GREAT Institute menjadi salah satu titik pijak diskusi. Mereka menekankan bahwa lonjakan harga minyak global akibat konflik bukan lagi sekadar isu geopolitik, melainkan telah berubah menjadi tekanan fiskal langsung bagi Indonesia.
Dalam materi yang dipresentasikan, harga minyak dunia sempat melonjak hingga mendekati 120 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi APBN 2026 yang hanya 70 dolar AS.
“Indonesia pasti terimbas perang ini,” kata peneliti GREAT Institute, Yossi Martino. “Turbulensi global akibat kenaikan harga minyak dengan nyata berpengaruh pada ekonomi kita.”
Dalam salah satu skenario defisit fiskal terburuk yang disusun GREAT, defisit anggaran berpotensi melebar hingga 3,80 persen sampai 4,30 persen terhadap PDB dengan asumsi harga minyak bertahan di rentang USD 105-120 per barel.
Tekanan ini tidak berdiri sendiri. Presentasi juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 dolar harga minyak dapat menambah beban subsidi energi hingga triliunan rupiah, sekaligus mempersempit ruang fiskal negara.
Di sisi lain, Indonesia berada dalam posisi rentan karena cadangan energi nasional relatif tipis—sekitar 20–25 hari konsumsi, jauh di bawah standar ideal 90 hari sebagaimana rekomendasi internasional.
Anggota Dewan Energi Nasional, Mohamad Fadhil Hasan, menegaskan bahwa pemerintah saat ini masih berada pada tahap mitigasi dan adaptasi.
“Salah satu tugas DEN adalah menetapkan langkah-langkah penanggulangan krisis energi sebagai advis kepada Presiden,” kata Fadhil.
Ia menjelaskan, rujukan kondisi krisis energi mengacu pada Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang RUEN dan PP Nomor 79 Tahun 2014. Salah satu indikatornya adalah gangguan pasokan BBM selama tujuh hari berturut-turut.
“Berdasarkan identifikasi, cadangan BBM kita masih aman menurut Pertamina. Jadi langkah-langkah yang diambil masih mitigasi dan adaptasi,” katanya.
Namun di parlemen, nada kehati-hatian disampaikan lebih tegas. Anggota Komisi XII DPR RI, Sartono Hutomo, mengingatkan bahwa tekanan fiskal tidak bisa dihindari.
“Asumsi APBN kita 70 dolar per barel, sementara realitas jauh di atas itu. DPR mengapresiasi belum adanya kenaikan harga BBM, tapi ini hanya menggeser beban,” kata Sartono.
Menurut dia, tanpa langkah struktural, tekanan itu akan berpindah ke sektor lain.
“Tetap harus ada penyesuaian harga di masa datang. Kredibilitas kebijakan dan transparansi akan menjadi kunci.”
Dari perspektif pertahanan, Mayjen TNI Priyanto, dekan Fakultas Manajamen Pertahanan UNHAN, menyoroti bahwa Indonesia bukan hanya price taker, tetapi juga risk taker.
“Karena kita net importir, ketika distribusi terganggu, dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga stabilitas sosial dan pertahanan,” kata Mayjen Priyanto.
Ia menekankan bahwa Indonesia tidak bisa sekadar mengelola krisis, tetapi harus membangun sistem yang tahan krisis.
“Transformasi menuju ketahanan energi bukan pilihan, tapi keharusan.”
Pandangan serupa disampaikan Mayjen (Purn) Pujo Widodo yang mengingatkan keterbatasan daya tahan energi nasional.
“Ketahanan kita sekitar 21 hari, sementara harga minyak dunia sempat menyentuh 120 dolar per barel,” kata Pujo, ahli pertahanan dan keamanan itu.
Ia mendorong diversifikasi sumber energi, perluasan mitra impor, hingga penguatan sistem keamanan jalur energi global.
Dari sisi industri dan teknologi, diskusi bergerak lebih konkret. Ahli energi terbarukan ,Yudo Dwinanda Priaadi, melihat kondisi ini sebagai momentum.
“Ini saat yang tepat untuk percepatan energi baru, termasuk PLTS dan bahkan PLTN. Jangan sampai kita kehilangan momentum,” katanya.
Yudo juga menekankan pentingnya elektrifikasi dan teknologi penyimpanan energi berbasis baterai.
Sementara itu, Turino Yulianto dari PT Bukit Asam menegaskan bahwa batubara masih menjadi tulang punggung alternatif energi nasional.
“Produksi batubara kita 817 juta ton per tahun, dengan potensi hampir 100 miliar ton. Ini harus diolah di dalam negeri,” kata Turino.
Ia mendorong percepatan gasifikasi batubara sebagai substitusi LPG, mengingat impor LPG Indonesia mencapai jutaan ton per tahun.
Di sektor transportasi, Kukuh Kumara dari Gaikindo mengatakan industri sebenarnya sudah siap beradaptasi.
“Kita sudah produksi mesin yang bisa E85 dan ekspor ke Brasil. Tinggal bahan bakarnya tersedia,” katanya.
Hal senada disampaikan Hari Budianto dari AISI. “Motor itu tulang punggung ekonomi masyarakat. Bahkan sejak 2005 kita sudah bisa pakai campuran etanol E5 sampai E10 tanpa perubahan mesin.”
Dari sisi sosial-ekonomi, Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, justru mengambil posisi yang lebih pragmatis.
“Menurut saya, tak soal harga BBM naik dulu, toh setelah perang bisa turun lagi, dibanding defisit yang makin besar,” kata Jumhur.
Jumhur juga melihat ada sisi peluang di balik krisis. “Para pekerja teknis justru mendapat kesempatan, karena mereka dibutuhkan untuk memitigasi krisis energi.”
Diskusi juga mencatat perlunya perubahan pola konsumsi energi masyarakat. Dalam kajian yang disampaikan, sektor transportasi masih menjadi penyedot terbesar BBM, termasuk dominasi kendaraan pribadi.
Hal ini membuat transisi menuju energi alternatif, termasuk kendaraan listrik dan biofuel, menjadi semakin mendesak.
FGD yang berlangsung intens itu akhirnya tidak berhenti pada diagnosis masalah. Sejumlah rekomendasi mengemuka—mulai dari pengendalian subsidi, efisiensi belanja negara, hingga pembentukan satuan tugas khusus untuk menjaga stabilitas fiskal dan energi.
Namun di atas semua itu, satu benang merah terasa kuat: Indonesia tidak lagi bisa menunda pembenahan struktur energi.
Menjelang sore, diskusi ditutup dengan suasana yang lebih cair. Para peserta saling berbincang dalam ramah tamah, dalam nuansa halal bihalal Lebaran 1447 H yang masih terasa hangat di ruang publik. Di tengah tawa dan saling bersalaman, satu kesadaran tampak mengendap: krisis energi bukan lagi ancaman jauh di horizon. Ia sudah berdiri di depan pintu—dan pilihan yang tersedia bukan lagi menunggu, melainkan bersiap.***
