JAKARTA – Terkait dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No : M.HH-17.AH.11.01.Tahun 2020, tanggal 30 Juli 2020, tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (DPP Berkarya) Periode 2020-2025, yang ditandatangani Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly, Kuasa Hukum Ketua Umum DPP Partai Berkarya Tommy Soeharto meragukan keabsahan dari SK tersebut.
Baca juga: Sekretaris DPW Berkarya Banten Benarkan Adanya SK Kemenkumham versi Muchdi
Kuasa Hukum Tommy Soeharto, Edi Harwanto mengatakan, para yang mencantumkan, dan mengklaim sebagai Ketua Umum Partai Beringin Karya (Berkarya), Muchdi Purwopranjono, dan Badarudin Andi Picunang, menurutnya masih diragukan keabsahannya.
Lanjut Edi, Pengurus DPP Partai Berkarya yang SAH tak perlu risau, dan cemas termasuk seluruh Pimpinan DPW dan DPD seluruh Indonesia, walaupun munculnya SK Menteri Hukum dan HAM RI sedikit mengganggu kenyamanan didalam Partai.
“Namun, secara hukum tak perlu risau karena SK yang kini beredar secara substantif berbeda nama Partai,” jelasnya, Jum’at (07/08/2020).
Dalam AD/ART jelas sebutkan, bahwa nama Partai adalah Partai Berkarya dipimpin oleh Ketua umum H. Hutomo Mandala Putra, S.H, dan Sekjen Prio Budi Santoso, yang secara hukum memiliki hak eksklusif, yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi secara kelembagaan sebagai Pengurus Partai yang SAH.
Sebagai indikator bahwa, keraguan keabsahan SK Menteri Hukum dan HAM dimaksud bahwa, Bapak Hutomo Mandala Putra, S.H, dan Sekjen Priyo Budi Santoso sebagai Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Berkarya yang SAH.
“Tidak pernah di klarifikasi oleh Kemenkum HAM RI, terkait adanya usulan perubahan struktur kepengurusan. Pada Unsur pimpinan DPP Partai Berkarya,” Jelanya.
Bahkan, bahwa Ketua Umum dan Sekjen yang SAH tidak pernah memberikan izin dilakukan Munaslub, dan juga tidak pernah mendapat izin dari Ketua Umum, Tommy Suharto, ketika dimasukan sebagai Ketua Dewan Pembina.
“Dan termasuk enam nama pengurus DPP yang dicatut dalam Kepengurusan versi kepengurusan Muchdi PR & Badarrudin Andi Picunang sebagai Ketum dan Sekjen,” Jelanya.
Sementara, pihak yang mengklaim dirinya menjadi Ketua Umum Partai Beringin Karya (Berkarya) tentu sudah berbeda nama Partai. H. Hutomo Mandala Putra, S.H, dan Priyo Budi Santoso adalah Ketua Umum DPP Partai Berkarya dan Sekjen.
Sementara ada Pihak pihak tertentu diinternal Partai membentuk Kepengurusan baru dengan nama partai baru, yaitu Partai Beringin Karya (Berkarya).
“Secara Hukum tidak ada kaitanya dengan Partai Berkarya kerena Kepengurusannya juga Berbeda,” pungkasnya. (*/Net/A.Laksono).
