JAKARTA – Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9/2019).
Jokowi mengatakan berdiskusi dengan Andi Gani dan Said Iqbal tentang membangun iklim investasi dan ketenagakerjaan.
“Berdiskusi lama, yang intinya kami membicarakan bagaimana kita membangun iklim investasi yang baik dan juga berkaitan dengan ketenagakerjaan. Dua itu. iklim investasi dan ketenagakerjaan,” kata Jokowi usai pertemuan.
Andi Gani mengatakan dalam diskusi pihaknya juga membahas mengenai rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pembentukan tim terkait Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Selain itu, kata Andi, pihaknya juga meminta agar pemerintah meninjau ulang kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III. Ia menyebut kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III akan berpengaruh terhadap kehidupan buruh dan rakyat kecil.
Namun, Andi mengatakan bahwa yang paling penting dirinya dan Said Iqbal mendukung penuh Jokowi. Ia pun mengingatkan agar tak ada pihak yang mengganggu kepemimpinan Jokowi dengan cara-cara inkonstitusional.
“Yang penting adalah kami sebagai presiden dua konfederasi buruh terbesar, kami menegaskan dukungan penuh kepada Pak Jokowi,” ujarnya.
“Jadi kami menyatakan sikap, menegaskan dukungan kepada Bapak jokowi, dan jangan pernah ada kegiatan inkonstitusional, apalagi ada tindakan inkonstitusional, apalagi yang ingin menggagalkan pelantikan presiden,” kata Andi melanjutkan.
Sementara itu, Said Iqbal menyatakan bahwa pihaknya menolak revisi UU Ketenagakerjaan yang merugikan buruh serta menagih janji Jokowi yang ingin merevisi PP Pengupahan. Selain itu, Said meminta pemerintah tak menaikkan iuran BPJS Kesehatan kelas III.
“Kami mengusulkan dan menyarankan kepada beliau untuk dipertimbangkan agar iuran kelas III tidak dinaikkan,” kata Said.
Menurut Said gerakan buruh yang muncul beberapa hari terakhir masih dalam jalur konstitusional. Ia pun berharap setiap elemen yang menyampaikan aspirasi tak melakukan kerusakan dan menimbulkan kerugian bagi semua pihak.
“Karena kita ingin pelantikan Presiden 20 Oktober 2019, kemudian akan menjadi pemerintahan yang sah, bisa menjalankan semua amanat rakyat,” ujarnya.
“Buruh bagian dari rakyat, mempunyai kepentingan untuk menyampaikan kepada Bapak Presiden, beberapa gagasan dan memastikan bahwa pemerintah menjalankan itu dalam konstitusi dan damai,” kata Said melanjutkan. (*/CNN)
