Presiden Jokowi Minta KUR Tanpa Agunan, Ini Kata Erick Thohir

 

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyorot penyaluran kredit UMKM di Indonesia masih rendah dibanding negara-negara lainnya.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) rasio kredit UMKM di Tanah Air belum sampai 20% atau tepatnya 19,53% per Oktober 2023. Angka ini jauh lebih rendah dibanding India sebesar 50%, Jepang 65%, dan Tiongkok 65%.

“Sehingga Pak Menteri BUMN mungkin nanti dengan BRI dan OJK ini regulasinya yang harus diperbaiki. Karena tidak semua UMKM kita itu memiliki aset agunan. Sehingga prospek itu juga harus dilihat, jangan hanya lihat agunannya mana. Dilihat juga prospeknya. Mestinya juga bisa diberikan kredit,” ujar Jokowi di Opening Ceremony UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur, JCC Senayan, Kamis (7/12/2023).

Menanggapi hal tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir yang turut hadir pada acara itu pun mengatakan bahwa sinergi antara pihaknya, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan himpunan bank negara (Himbara) harus diselaraskan.

“Memang peran dari pada Kemenkeu, OJK, BI, bersama Himbara dan Kementerian BUMN harus diselaraskan supaya ada kemudahan akses terutama tadi Bapak Presiden bicara soal agunan dan prospek,” katanya di JCC selepas acara tersebut.

Advertorial

Advertorial

Soal ketentuan agunan, Erick mengatakan itu bukan merupakan kewenangan pihaknya. Namun begitu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo yang turut hadir mengatakan pihaknya sedang berdiskusi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemenkeu, dan Kementerian UKM dan Koperasi soal penjaminan.

“Tadi seperti Pak Presiden sampaikan, isunya agunan nah itu kan bisa kita kurangi. Kalo pinjamannya makin kuat kita akan ajukan penjaminan ke depan makin luas dan makin besar sizenya,” ujar pria yang akrab disapa Tiko itu.

Dengan begitu, kata dia, nantinya makin banyak nasabah yang bisa masuk dari sistem KUR maupun ultra mikro juga.

“Jadi kita akan dorong dari sisi penjaminannya supaya lebih besar,” kata Tiko.

Sebagai informasi, menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dari sisi penjaminan, program KUR didukung dengan 10 lembaga penjamin kredit.

Kehadiran penjaminan pada program KUR semakin mendukung prinsip kehati-hatian selama masa penyaluran kredit/pembiayaan kepada masyarakat. (*/CNBC)