JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Badan ini dipimpin Yudi Latief, dengan Ketua Dewan Pengarah Megawati Soekarnoputri dan anggotanya beragam, mulai dari Mahfud MD hingga Ketua MUI Pusat, KH Ma’ruf Amin. Mereka digaji Rp 100 juta lebih per bulannya.
Berikut para anggota dewan pengarah BPIP :
1. Try Sutrisno
Try Sutrisno adalah Wapres ke-6 periode1993-1998. Sebelum diangkat jadi Wapres, ia merupakan Panglima ABRI.
2. Ahmad Syafii Maarif
Syafii Maarif merupakan Ketua Muhammadiyah periode 2000-2005. Ia kini aktif di berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.
3. Said Aqil Siradj
Saat ini Aqil merupakan Ketua Umum PBNU.
4. KH Ma’ruf Amin
KH Ma’ruf Amin saat ini menjadi Ketua Umum MUI Pusat. Sebelumnya ia merupakan anggota Dewan Penasihat Presiden tahun 2007-2014. Selain menjabat Ketum MUI, ia juga menjabat Rais Aam PBNU.
5. Mahfud MD
Mahfud MD merupakan Ketua MK periode 2008-2013. Selepas menjadi Ketua MK, ia sempat menjadi ketua timses Prabowo-Hatta.
6. Sudhamek
Namanya dikenal sebagai pelaku bisnis yang handal. Ia membesarkan GarudaFood Group. Saat ini ia menjabat juga sebagai Ketua Dewan Pengawas Majelis Buddhayana Indonesia (MBI).
7. Andreas Anangguru Yewangoe
Ia merupakan seorang pendeta, dosen dan teolog Kristen Protestan.
8. Mayjen (Purn) Wisnu Bawa Tenaya
Ia di BPIP menjabat Sekretaris. Selain sebagai tokoh Bali, ia juga tokoh Hindu.
Berikut daftar hak keuangan mereka sesuai dengan lampiran Perpres Nomor 42/2018:
* Ketua Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 112.548.000
* Anggota Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 100.811.000
* Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 76.500.000
* Wakil Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 63.750.000
* Deputi BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 51.000.000
* Staf Khusus BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 36.500.000. (*/dtk)
